Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., menilai penguatan sistem rantai dingin atau *cold chain* menjadi kunci untuk menyelamatkan masa depan perikanan Indonesia. Tanpa sistem tersebut, produksi perikanan nasional yang mencapai 15 juta ton per tahun pada 2025 berisiko mengalami susut mutu, ikan membusuk, hingga menekan kesejahteraan nelayan dan daya saing ekspor Indonesia.
"Rantai dingin itu infrastruktur yang paling penting dalam menjaga mutu ikan sejak ditangkap atau dipanen hingga sampai ke piring konsumen. Ikan dan produk laut itu komoditas yang sangat mudah rusak, butuh penanganan, penyimpanan, dan transportasi dengan suhu yang tepat," tegasnya.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin dalam panel discussion bertajuk "Dari Laut ke Pasar: Membangun Ekosistem Rantai Dingin KNMP Untuk Meningkatkan Nilai Hasil Tangkapan dan Kesejahteraan Nelayan" di Nusantara Indonesia Convention Exhibition (NICE), PIK 2, dikutip Rabu (16/9/2026).
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu mengaku sangat mengapresiasi penyelenggaraan simposium rantai dingin yang menjadi tulang punggung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Prof. Rokhmin mengungkapkan, dari total sekitar 15 juta ton produksi perikanan nasional setiap tahun, kurang dari 12 persen yang dapat ditangani dengan sistem rantai dingin yang memadai. Artinya, lebih dari 13 juta ton ikan berisiko mengalami penurunan mutu dalam proses distribusi.
"Kalau kualitas atau mutu ikan dan seafood sudah menurun, bukan hanya berdampak ekonomi, yaitu harga jualnya rendah atau bahkan tidak laku. Ada juga dampak terhadap kesehatan dan rendahnya nilai ekspor kita," ujarnya.
Menurut Prof. Rokhmin, penurunan mutu ikan berdampak langsung pada harga jual nelayan di tingkat pelelangan. Sementara di tingkat konsumen, ikan yang tidak ditangani dengan baik berisiko menimbulkan masalah kesehatan.
Di tingkat negara, kondisi tersebut juga membuat produk perikanan Indonesia sulit memenuhi standar pasar ekspor yang ketat terkait kesegaran dan keamanan pangan. Hal itu dinilai menjadi salah satu penyebab paradoks perikanan Indonesia, yang meski menjadi salah satu produsen perikanan terbesar dunia, nilai ekspornya masih tertinggal dibandingkan Vietnam, Thailand, bahkan Norwegia yang memiliki produksi lebih kecil.
Untuk memutus rantai persoalan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu mendorong adanya lompatan teknologi. Indonesia, menurutnya, harus segera beralih ke teknologi rantai dingin yang efisien, rendah karbon, bahkan *zero carbon* dengan memanfaatkan energi surya.
"Teknologi yang semakin canggih, terutama terkait teknologi low carbon atau zero carbon, harus kita manfaatkan. Indonesia ini gudangnya sumber energi matahari," jelasnya.
Menurut Prof. Rokhmin, potensi energi matahari yang melimpah harus dimanfaatkan secara bertahap di seluruh lini perikanan. Mulai dari kapal penangkap ikan bertenaga surya, cold storage di pelabuhan, refrigerator di pengepul, hingga cool box yang dibawa nelayan kecil.
Sistem pendinginan perikanan, kata dia, tidak boleh selamanya bergantung pada energi fosil dan BBM yang mahal serta tidak berkelanjutan.
Gagasan tersebut, lanjut Prof. Rokhmin, bukanlah hal baru. Saat masih menjabat sebagai Menteri, ia telah menginisiasi kerja sama pengembangan teknologi perikanan berbasis surya bersama sejumlah kampus teknologi terbaik, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Di tengah terbukanya peluang kerja sama dengan perusahaan asing di sektor *cold chain*, Prof. Rokhmin memberikan catatan kritis agar Indonesia tidak terjebak menjadi negara yang hanya mengimpor teknologi.
"Manfaat kerja sama dengan luar negeri itu harus segera kita raih, yaitu manfaat alih teknologi, manfaat nilai tambah harus jatuh di kita, dan manfaat tenaga kerja juga harus di kita. Jangan sampai kita hanya impor gelondongan, tidak ada komponen satu pun yang diproduksi di dalam negeri," tegasnya.
Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal ketat kebijakan tersebut. Menurutnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus menjadi syarat mutlak dalam setiap kerja sama.
Kerja sama ideal, kata Prof. Rokhmin, bukan sekadar membeli alat, melainkan harus mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa pembangunan cold storage yang megah tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak dibarengi dengan kesiapan mentalitas dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM).
Edukasi kepada seluruh rantai pasok dinilai menjadi kunci. Nelayan, pembudidaya, pengolah, pedagang, hingga konsumen akhir harus memahami cara memanfaatkan teknologi dingin secara optimal.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, industri swasta, akademisi dan peneliti, komunitas nelayan serta pelaku usaha perikanan, dan media.
Namun, Prof. Rokhmin menggarisbawahi peran pemerintah sebagai nahkoda utama karena memiliki anggaran, sumber daya, dan kewenangan untuk membuat kebijakan.
"Kalau tidak, kita begini terus. Nelayan miskin, ekspor kita rendah, banyak ikan yang busuk, dan sektor perikanan tidak sustainable," tandasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk fokus menjadi regulator dan wasit yang adil dalam pengembangan sektor perikanan, bukan justru ikut masuk sebagai pemain bisnis yang dapat mematikan iklim usaha rakyat.
Penguatan rantai dingin yang terintegrasi, pemanfaatan energi terbarukan, pengetatan TKDN, dan kolaborasi Pentahelix yang solid diyakini dapat menjadi fondasi untuk menyukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sekaligus mewujudkan ekosistem perikanan nasional yang efisien, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
