Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, menyoroti keterbatasan armada tangkap sebagai salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan ekspor produk olahan laut Indonesia ke pasar Jepang, di tengah besarnya potensi kelautan nasional.
"Hanya sekitar 0,6 persen kapal perikanan yang dimiliki oleh Indonesia dengan ukuran 30 Gross Tonnage (GT), sehingga menyebabkan 90 persen nelayan di Indonesia hanya mampu melaut di pinggiran pantai," kata Rokhmin Dahuri, dikutip Jumat (1/5/2026).
Pemerintah Indonesia sendiri tengah berupaya memacu volume ekspor produk olahan laut ke Jepang guna memperkecil ketimpangan antara luas wilayah laut dengan nilai perdagangan.
Dengan luas laut mencapai 6,4 juta km², Indonesia dinilai belum mampu memaksimalkan potensi tersebut dalam kinerja ekspor, bahkan masih tertahan di posisi keempat sebagai eksportir ke Negeri Sakura.
Berdasarkan data Observatory of Economic Complexity, nilai impor produk olahan laut Jepang mencapai 1,69 miliar USD pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Jepang sebagai salah satu importir terbesar dunia, hanya berada di bawah Amerika Serikat yang mencatatkan nilai impor sebesar 2,09 miliar USD.
Namun demikian, kontribusi Indonesia dalam memenuhi pasar tersebut masih tergolong kecil. Indonesia tercatat hanya mampu membukukan nilai ekspor sebesar 76 juta USD ke Jepang pada periode tersebut, jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok yang mencapai 860 juta USD, Thailand sebesar 403 juta USD, dan Vietnam yang mencatatkan 213 juta USD.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan jika dibandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 6,4 juta km². Sebagai perbandingan, luas laut Tiongkok hanya sekitar 3,5 juta km² dan Vietnam sekitar 417.000 km², namun keduanya mampu mencatatkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi.
Rendahnya performa ekspor ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan armada tangkap, tetapi juga oleh struktur industri perikanan yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 95 persen kapal nelayan di Indonesia masih menggunakan bahan baku kayu, yang berdampak pada keterbatasan daya jelajah serta rendahnya kapasitas penyimpanan hasil tangkapan.
Selain itu, persoalan hilirisasi juga menjadi hambatan utama. Sebagian besar produk perikanan Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lanjutan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan produk olahan dari negara pesaing.
Staf Khusus KKP, Doni Arwin, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sektor ini. Ia menyebut bahwa peningkatan kualitas produk harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Upaya peningkatan ekspor produk olahan laut ke Jepang diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan volume, tetapi juga pada kualitas dan nilai tambah produk. Dengan perbaikan armada, penguatan industri hilir, serta integrasi sistem produksi, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global, khususnya di Jepang yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk perikanan.
