Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Menurutnya, SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, tetapi harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity.
“Single Identity Number bukan sekadar nomor. Di baliknya adadata center, storage, network,dancy bersecurity. Negara harus punya kapasitas yang jelas,” kata Romy, dikutip Sabtu (26/9/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengusulkan penerapan prinsip central identity, distributed data, dan controlled access. Menurutnya, identitas dapat bersifat tunggal di pusat, sementara data sektoral seperti kesehatan, perpajakan, pendidikan, dan sektor lainnya tetap berada di domain masing-masing kementerian/lembaga.
Ia menekankan, akses terhadap data tersebut harus berbasis kewenangan dan memiliki tujuan yang jelas. Setiap akses juga perlu tercatat dalam log sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Dapil Jatim VI tersebut juga menyoroti aspek akuntabilitas dalam pengelolaan data. Ia mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data sekaligus menekankan pentingnya hak masyarakat untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan melindungi data pribadinya.
Selain itu, Romy mengingatkan agar negara tidak terjebak dalam vendor lock-in. Menurutnya, Indonesia harus tetap memiliki kedaulatan atas arsitektur sistem identitas nasional sehingga pembangunan sistem tidak sepenuhnya bergantung pada pihak tertentu.
Romy juga menegaskan agar pembangunan sistem di tingkat pusat tidak meninggalkan daerah. Menurutnya, pelayanan publik tetap berlangsung di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan sehingga kesiapan sumber daya manusia (SDM), jaringan, dan kapasitas fiskal daerah harus turut diperhitungkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengakui bahwa pembangunan sistem data terintegrasi membutuhkan sumber daya yang tidak kecil, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun anggaran.
Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar proses digitalisasi dapat berjalan secara merata dan tidak menimbulkan kesenjangan antara daerah.
