Jakarta, Gesuri.id - Pemerintahan Joko Widodo menganggarkan tunjangan sebesar Rp 10 triliun untuk salah satu program unggulan Jokowi yaitu Kartu Indonesia Pra Kerja. Seperti diketahui, program tersebut menjadi janji Jokowi saat kampamye Pilpres 2019.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan jumlah anggaran tersebut sudah cukup besar sebagai langkah awal untuk merealisasi program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Baca: Kartu Pra Kerja Tidak Bebani APBN, Ini Penjelasannya
"Sudah cukup besar sebagai langkah awal untuk merealisasi program peningkatan kualitas dan produktivitas SDM," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (17/7).
Namun Hendrawan berharap program kartu Indonesia Pra Kerja bisa lebih efektif dan terukur, sehingga tidak terkena penyakit 'business as usual' agar tidak hanya jadi santapan birokrasi.
Lebih lanjut, Hendrawan optimis program tersebut efektif dalam mengurangi pengangguran di Indonesia, sesuai dengan target Jokowi dalam membangun SDM.
"(Efektif mengurangi pengangguran) bila fokus pada pelatihan yang aplikatif-adaptif, dan pesertanya digembleng untuk memiliki etos kerja tinggi, terus didukung penempatan yang terencana, akan efektif," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyanimengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, untuk menampung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Anggaran yang dimaksud Sri yakni anggaran yang disiapkan untuk tiga kartu sakti yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Tiga kartu sakti tersebut merupakan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.
Anggaran yang disiapkan untuk kartu pra kerja di RAPBN 2020 kata Sri mencapai Rp 10 triliun.
Baca: Jokowi Beberkan Mekanisme Kartu Pra Kerja
Sri Mulyani mengatakan, anggaran akan dilokasikan kepada 1 juta warga yang memperoleh pelatihan digital dan juga diberikan kepada 1 juta warga yang akan menempuh pelatihan regular.
"Kami juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta (warga) melalui pelatihan digital dan 1 juta (warga diberikan) pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," usai Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).
