Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen menilai larangan ekspor minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO) tidak tepat.
Menurutnya, kebijakan tersebut merugikan para petani sawit tanah air, khususnya bagi daerah yang memiliki komoditas utama perkebunan sawit, salah satunya Bangka Belitung (Babel).
Baca: Puan Salurkan 2.000 Paket Bantuan di Bangka Belitung
Menurut pria kelahiran Sungailiat, Bangka tersebut, kebijakan tersebut membuat buah sawit terjual dengan harga yang sangat murah. Bahkan di sejumlah daerah TBS petani sawit tidak laku atau tidak dibeli oleh perusahaan.
"Pemerintah menurut saya juga mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu kita perbaiki yaitu larangan ekspor (CPO_red). Kebijakan ini menyebabkan efeknya bagi petani kita,” kata Rudianto Tjen, Rabu (18/5).
“Dengan kebijakan nggak boleh ekspor harga komoditi buah sawit turun drastis. Sehingga yang rugi petani kita. Artinya bahwa menurut saya kebijakan ini kebijakan yang kurang bijak menurut orang Babel, petani kita mengalami kerugian besar urusan buah sawit ini,” terang wakil rakyat asal Babel tersebut.
Oleh karena itu, Rudi yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu mengatakan kebijakan larangan ekspor CPO mesti diperbaiki.
Baca: Rudianto Harap Pj Gubernur Babel Mampu Jaga Kondusifitas
Ia menilai, sebaiknya kebijakan ekspor CPO diperbolehkan namun dengan jumlah yang dibatasi. Selain itu, untuk masyarakat pun diberikan dengan harga yang terjangkau.
“Yang bener sebenarnya ekspor kita kurangi ekspor tetap berjalan supaya pengusaha tetap mendapat untungnya lewat ekspor, tapi dalam negeri dia jual dengan harga yang terjangkau dan kita juga ikut bisa membeli minyak goreng dengan harga murah, sambil pemerintah menjual secara curah yang disubsidi oleh pemerintah dan semuanya menjadi win-win solution,” tegas Rudianto Tjen.
