Ikuti Kami

Selly Tegaskan Pengesahan RUU TPKS Jadi 'Kado Terindah'

Hal ini merupakan bagian perjalanan panjang PDI Perjuangan dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual.

Selly Tegaskan Pengesahan RUU TPKS Jadi 'Kado Terindah'
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menyatakan, dibahasnya RUU TPKS di Rapat Paripurna adalah “kado terindah” untuk para aktivis NGO, korban kekerasan seksual, maupun aktivis perempuan setelah sekian lama RUU ini gagal dibahas oleh DPR.

Selly mengungkapkan hal ini merupakan bagian perjalanan panjang PDI Perjuangan dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual.

Baca: Puan: Pengesahan RUU TPKS Jadi Hadiah di Hari Kartini

"Pada Mei 2016 lalu Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama berbagai organisasi perempuan meluncurkan ‘Gerakan Indonesia Melawan Kekerasan Seksual’, dan Mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” kata Selly.

Ibu Megawati, sambung Selly, dalam pidato peluncuran “Gerakan Indonesia Melawan Kekerasan Seksual” antara lain menyatakan  bahwa Gerakan itu adalah gerakan kemanusiaan, atau gerakan menegakkan kebenaran dan keadilan.

“Kita bangun gerakan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual kepada siapa pun, dan di manapun. Kita hentikan stigma terhadap para korban yang hanya membuat korban semakin menjadi korban,” ujar Megawati, sebagaimana dikutip Selly.

Perempuan itu, sambung Selly, memiliki peran penting dalam menentukan kelangsungan dan kemajuan suatu bangsa.

Baca: Endro Minta Hentikan Diskriminasi ke Komunitas Sedulur Sikep

“Jika perempuannya tangguh dan berdaya, maka diharapkan anak-anak yang dilahirkan dan dibina oleh kaum perempuan akan tangguh juga menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” pungkas Selly.

Seperti diketahui Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Quote