Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengimbau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersikap tegas jika menghadapi kendala saat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia meminta para pelaku usaha tidak ragu melaporkan pihak perbankan yang sengaja mempersulit proses pengajuan pinjaman tersebut.
"Saya paham perbankan ingin menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Namun, jika ada yang mempersulit atau tetap meminta agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta, silakan dilaporkan," tegas Bane dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan kembali aturan main dalam penyaluran KUR. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pinjaman dengan plafon di bawah Rp100 juta seharusnya tidak memerlukan agunan atau jaminan tambahan.
Meski demikian, Bane menekankan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi syarat administratif dan kelayakan usaha, seperti:
- Usaha telah berjalan minimal selama enam bulan.
- Memiliki catatan keuangan yang rapi dan transparan.
- Menunjukkan indikator kelayakan usaha yang sehat.
- Pencatatan Keuangan: Kunci Kepercayaan Bank
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Bane juga mendorong para pelaku UMKM untuk mulai meninggalkan cara-cara tradisional dalam mengelola uang. Menurutnya, pencatatan keuangan yang baik adalah "bahasa" yang dimengerti oleh bank untuk mengukur risiko.
"KUR adalah pinjaman, bukan hibah. Jadi, kedua belah pihak harus saling menghormati dan menjalankan perannya dengan profesional. Pelaku usaha perlu membiasakan diri mencatat keuangan sebagai bukti usahanya layak didanai," lanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bane saat melakukan sosialisasi KUR kepada 200 pelaku UMKM di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Agenda ini digelar melalui kolaborasi dengan Bank Sumut, Kementerian UMKM, dan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Bane optimistis bahwa penguatan akses pembiayaan akan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, terutama di Kabupaten Dairi yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Ia berharap, kemudahan akses modal ini dapat mendorong UMKM lokal untuk segera "naik kelas" melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat.
