Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengevaluasi total izin operasional serta rekam jejak keselamatan maskapai pelayaran PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).
Desakan ini menyusul insiden kebakaran hebat yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi, Sumenep, Madura, Minggu (2/8).
KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut ratusan penumpang serta muatan kendaraan dalam rute Surabaya–Makassar tersebut mengalami kebakaran hingga memicu proses evakuasi besar-besaran.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang meninggal dunia. Kami meminta pihak terkait memberikan dukungan penuh untuk pemulangan jenazah hingga proses pemakaman. Untuk korban luka dan trauma, penanganan medis terbaik harus diberikan tanpa terkendala urusan administrasi," tegas Sofwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).
Sofwan meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi mendalam dan memberikan rekomendasi yang tegas. Pasalnya, berdasarkan catatan, kapal-kapal yang dikelola oleh PT ALP berulang kali mengalami insiden serius dalam beberapa tahun terakhir:
- Agustus 2026: KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Madura (rute Surabaya–Makassar).
- September 2023: KMP Mutiara Berkah I terbakar di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon saat bersiap menuju Lampung.
- November 2022: KM Mutiara Timur 1 terbakar hingga tenggelam di perairan Karangasem, Bali (rute Lombok–Banyuwangi).
- Oktober 2021: KMP Permata Lestari II kandas di Selat Alas, Lombok Timur, dan merusak ekosistem terumbu karang di kawasan wisata Gili Lampu.
- Mei 2017: KM Mutiara Sentosa 1 terbakar hebat di perairan Masalembu (rute Surabaya–Balikpapan) dan menelan korban jiwa.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Selain deretan kecelakaan armada, PT ALP juga tercatat pernah diterpa isu krusial terkait keselamatan pelayaran pada 2018 lalu. Saat itu, aksi mogok kerja Anak Buah Kapal (ABK) KMP Mutiara Alas III akibat penundaan gaji berujung pada nekatnya kapal tetap berlayar tanpa memenuhi batas minimum kualifikasi perwira (safe manning).
Melihat tingginya frekuensi insiden tersebut, Sofwan mendesak Menteri Perhubungan bersama Inspektorat Jenderal untuk segera melalukan audit menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Kantor Syahbandar setempat.
"Mengapa perusahaan operator yang sama bisa begitu sering mengalami kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir? Audit juga harus menyasar Syahbandar selaku otoritas penerbit izin layar (Port Clearance). Pengawasan keselamatan pelayaran tidak boleh diabaikan demi keselamatan masyarakat," pungkas legislator Dapil Jawa Tengah tersebut.
