Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Ima Mahdiah membantah pernyataan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menuding sistem anggaran warisan gubernur terdahulu menjadi penyebab munculnya beberapa anggaran janggal karena besaran yang tak masuk akal, semacam lem aibon hingga bolpen.
Ima menegaskan, sistem warisan gubernur terdahulu tidak salah.
Baca: Anies Dinilai Lemah Lakukan Pengawasan ke SKPD
"Tidak benar bahwa sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan dicontoh oleh kota-kota lain," kata Ima, Kamis (31/10).
Menurut Ima, kemunculan anggaran yang aneh-aneh itu bukan disebabkan sistem e-Budgeting warisan Ahok yang salah, melainkan Anies yang salah.
“Ini kan masalahnya Pak Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-Budgeting," kata Ima.
Dia menjelaskan, sistem penganggaran elektronik sebenarnya memudahkan Anies dalam mengelola anggaran. Dia tak sepakat dengan Anies yang menyatakan bahwa satu-satunya cara mengetahui anggaran yang janggal adalah dengan pemeriksaan manual.
Dalam e-Budgeting era Ahok, lanjut Ima, pelacakan bisa dilakukan oleh sistem anggaran itu sendiri. Namun penyisiran manual tetap diperlukan.
"Sebenarnya e-Budgeting ini kalau mau input atau mau beli apa, sistem bisa blokir barang apa yang nggak boleh diinput atau dibeli. Ini guna menghilangkan proyek titipan dan mark-up anggaran," tuturnya.
Anggaran-anggaran yang aneh seperti lem aibon bisa terlacak dengan cepat melalui e-Budgeting. Sayangnya, ujar Ima, Anies tidak melakukan apa yang dilakukan Ahok dulu.
"Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP (Ahok) waktu menjabat Gubernur. Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait, untuk bisa meminimalisir anggaran siluman," kata Ima.
Dia menyatakan anggaran yang tidak masuk akal berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal Gubernur selaku pimpinan bisa tidak menyetujui usulan SKPD bila mencermatinya dengan teliti.
Baca: Ketua DPRD Sesalkan Keuangan DKI yang Defisit
"Kejadian periode sebelum pakai e-Budgeting itu, anggaran yang sudah disetujui kadang berubah-ubah. Maka dari itu e-Budgeting bisa mengunci jika anggaran sudah disetujui," kata dia.
Seperti diketahui, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurutnya, penyebabnya adalah sistem yang ‘diwarisi' Gubernur sebelumnya.
