Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Desakan ini mencuat setelah tim investigasi menemukan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang justru berlokasi di area pemakaman hingga hutan.
Charles menegaskan bahwa temuan ini merupakan pelanggaran hukum berat, bukan sekadar kelalaian administratif.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Ini adalah suatu pelanggaran hukum yang luar biasa. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku," ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI telah menerima laporan langsung dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sengkarut yang terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Mengingat skala penyimpangannya yang masif, Charles meyakini aksi ini tidak mungkin dilakukan oleh segelintir orang saja. Ia meminta Kejaksaan untuk mendalami potensi keterlibatan oknum di internal BGN.
"Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini, tidak hanya tiga orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa, mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang," tegasnya.
Lebih lanjut, Charles mengkhawatirkan praktik penggunaan akun atau titik SPPG tanpa bangunan fisik ini juga terjadi di wilayah lain di luar Cilacap. Ia menduga jumlah titik bermasalah bisa membengkak hingga ratusan jika audit menyeluruh dilakukan di tingkat nasional.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah Kejaksaan untuk membongkar kasus ini demi menyelamatkan kredibilitas program strategis nasional tersebut.
"Yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak secara hukum. Saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang benderang," tambahnya.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi lapangan terhadap lebih dari 300 titik SPPG yang terdaftar sebagai calon dapur MBG di Kabupaten Cilacap.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Dari hasil pengecekan tersebut, ditemukan fakta mengejutkan:
- 100 Lokasi Gaib: Sekitar 100 titik tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang memadai untuk operasional penyediaan makanan.
- Zonasi Tidak Masuk Akal: Sejumlah titik yang tercatat di sistem justru berada di kawasan yang mustahil dijadikan dapur, seperti area persawahan, kawasan hutan, hingga kompleks pemakaman (kuburan).
Saat ini, temuan tersebut menjadi sorotan tajam publik. Investigasi menyeluruh diharapkan dapat segera merampungkan kasus ini guna memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
