Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yunianto menyoroti persoalan penyitaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai memicu kegaduhan di tengah masyarakat, saat menyerap aspirasi warga dalam masa reses di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Sabtu (28/2).
Dalam pertemuan dialogis bersama tokoh masyarakat dan perwakilan warga setempat, Sigit menerima sejumlah keluhan terkait kebijakan penyitaan lahan tersebut.
“Satgas PKH harus bertanggung jawab. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan kegaduhan akibat lahan yang disita,” kata Sigit.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah saja, tetapi juga dilaporkan di daerah lain seperti Pekanbaru, Riau, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan akan membawa aspirasi masyarakat Cempaga Hulu ke tingkat pusat guna mencari solusi komprehensif dan adil.
“Persoalan lahan akibat penyitaan oleh Satgas PKH ini akan kami sampaikan ke pusat supaya ada jalan keluar yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” ujar politikus asal Fraksi PDI Perjuangan itu.
Sigit juga menekankan pentingnya Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memiliki tujuan yang jelas serta dilaksanakan berdasarkan regulasi yang tegas untuk menghindari multitafsir di lapangan.
“Kejelasan aturan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana,” tambahnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Dalam forum reses tersebut, masyarakat Cempaga Hulu menyampaikan harapan agar status lahan mendapatkan kejelasan, serta kebijakan penertiban kawasan hutan tidak mengabaikan aspek sosial dan ekonomi warga yang telah lama mengelola lahan tersebut.
Kegiatan reses menjadi sarana penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat, sekaligus mendorong evaluasi kebijakan agar lebih berpihak pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Selain isu lahan, masyarakat juga menyambut baik program pemasangan listrik gratis.
Namun, masih ada sejumlah desa di wilayah tersebut yang belum teraliri listrik, sehingga menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti.
