Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI periode 2019-2024, Masinton Pasaribu menegaskan jangan dorong Presiden Jokowi menjadi seorang diktator dengan memaksa untuk segera mengeluarkan Perppu KPK.
Pasalnya, lanjut Masinton, Perppu itu diktator konstitusi. Jadi, ujarnya, sangat berbahaya jika ada orang yang mendesak untuk segera mengeluarkan Perppu. Lalu, Presiden menggunakan desakan itu untuk berlaku semena-mena.
Baca: Tak Ada Kegentingan Yang Memaksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Bahaya kalau soal ketatanegaraan atau konstitusi, kita diletakkan pada tekanan-tekanan," kata Masinton saat menjadi pembicara dalam acara "Habis Demo Terbitlah Perppu" di Tebet Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan itu akan selalu memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengeluarkan Perppu.
Masinton mengatakan betapa berbahayanya Perppu jika dikeluarkan hanya karena ada kegentingan yang digenting-gentingkan oleh sejumlah pihak. Ia mengatakan tatanan konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat pascaorde baru bisa rusak jika Presiden berhasil dipaksa mengeluarkan Perppu.
Baca: Tak Ada Kekosongan Hukum Haruskan Jokowi Keluarkan Perppu
"Jangan ada yang mendesak-desak Presiden. Suatu saat, Presiden ke depan, mungkin bukan Jokowi. Lalu ada pedemo datang ke depan Istana menuntut dikeluarkan Perppu Pers. Lalu karena Presiden itu tidak suka kebebasan pers, dikeluarkannya lah. Rusak kebebasan Pers kita," ujar Masinton.
