Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, mengapresiasi langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang untuk pertama kalinya menyatakan tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai operasional rutin pada 2027 dan beralih menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan finansial tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Kota Batam.
”Begitu kita turun dari bandara, jalannya sudah lima lajur. Tapi di beberapa titik saluran airnya masih kurang. Kalau satu titik banjir, dampaknya bisa meluas. Contohnya di sekitar K-Square, setiap hujan masih tergenang,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, dikutip Selasa (21/7/2026).
Sturman menilai Batam masih memiliki potensi pendapatan yang jauh lebih besar apabila seluruh aset dan kewenangan yang dimiliki BP Batam dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan membangun kemandirian fiskal perlu diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain menyoroti persoalan drainase dan banjir, Sturman juga mengapresiasi penataan reklame yang dinilai membuat wajah Kota Batam semakin tertib. Namun, ia mengingatkan masih ada persoalan sampah yang perlu segera ditangani secara menyeluruh.
”Kalau persoalan sampah ini bisa diselesaikan, Batam bukan hanya menjadi kota industri, tetapi juga kota tujuan pariwisata,” katanya.
Ia juga mendorong pembangunan jalan lingkar (ring road) baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang saat ini masih terkonsentrasi di sejumlah titik.
Dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad memaparkan sejumlah capaian kinerja lembaganya. Pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 mencapai 6,76 persen dengan pertumbuhan triwulan IV sebesar 7,49 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat mencapai Rp253,6 triliun.
Di sektor investasi, realisasi investasi berdasarkan data LKPM BKPM mencapai Rp44,01 triliun atau meningkat 72,83 persen dibandingkan tahun 2024. Sementara jika menggunakan metode bottom-up, total investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun.
Amsakar juga menjelaskan realisasi PNBP semester I 2026 mencapai Rp1,053 triliun atau 43,06 persen dari target tahunan Rp2,447 triliun, meningkat 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, piutang usaha berhasil ditekan dari Rp572,81 miliar pada 2024 menjadi Rp443,60 miliar pada 2025.
Menanggapi masukan DPR, Amsakar mengakui persoalan banjir merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan kota. Menurutnya, BP Batam kini mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk sistem drainase, sekaligus melakukan penertiban lahan tidur agar pemanfaatan kawasan berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan penanganan banjir dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam melalui pemetaan seluruh titik genangan sejak awal 2026. Selain itu, BP Batam juga tengah menyiapkan pengembangan tujuh Wilayah Penataan Prioritas (WPP), termasuk pembangunan jalan lingkar luar yang akan menghubungkan Nongsa hingga Tanjung Pinggir, Sekupang.
RDP tersebut menegaskan bahwa di balik capaian investasi dan kemandirian fiskal BP Batam, DPR masih mendorong percepatan penyelesaian persoalan banjir, pengelolaan sampah, serta pembangunan jaringan jalan agar pertumbuhan ekonomi Batam berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
