Ikuti Kami

Sudah Seminggu PSBB Ketat, Sama Dengan Masa Transisi

"Seperti transisi seperti itu juga, yang patuh baru restoran karena takut ditindak".

Sudah Seminggu PSBB Ketat, Sama Dengan Masa Transisi
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyoroti penerapan PSBB jilid dua yang telah sepekan berlangsung ternyata masih sama dengan PSBB transisi sebelumnya.

Baca: Arteria: Pilkada 9 Desember, Terbaik Dalam Kondisi Terburuk

Menurut Jhonny perubahan hanya tampak di restoran-restoran yang tidak melayani makan di tempat.

"Seperti transisi seperti itu juga, yang patuh baru restoran karena takut ditindak," ujarnya, Senin (21/9).

Jhonny mengatakan tingkat kepatuhan restoran atau cafe terhadap penerapan PSBB ketat cukup tinggi dibanding sektor lainnya.

Hal ini karena ketegasan pihak Satpol PP menindak jika ditemukan pelanggaran, mulai dari ditutup sementara, sanksi denda hingga diancam pencabutan izin.

Jhonny menyatakan seharusnya ketegasan Satpol PP tersebut merata di seluruh sektor dan kalangan, agar pelaksanaan PSBB ketat ini efektif. Namun kata dia, ketegasan Pemerintah DKI belum maksimal dan menyeluruh.

Jhonny berpendapat pelaksanaan PSBB ketat hanya menyentuh permukaan saja, yaitu di perkantoran, mal, hingga restoran dan cafe.

Sedangkan di lapis bawah seperti di permukiman padat penduduk, perkampungan masih rendah, padahal di sana potensi penularan Covid-19 cukup tinggi.

Baca: Rahmad Sayangkan Anies Tak Matang Gulirkan PSBB Total

"Saya lihat DKI masih berkutat di permukaan, contohnya penindakan pengawasan belum sampai ke komunitas kampung-kampung, di wilayah itu pengawasan kurang, padahal sumber penularan banyak ditemukan di situ," katanya.

Selain itu, Jhonny menyebutkan, tingkat kesadaran warga di perkampungan juga masih rendah, hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membuat warga harus berkegiatan dan bekerja di luar rumah.

"Kondisinya sulit mau makan atau kesehatan sehingga tidak takut lagi dengan Covid," katanya.

Menurut Jhonny, Pemerintah DKI harus memiliki prioritas pengawasaan di kawasan pemukiman padat perkampungan, dan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat agar kedisplinan terhadap protokol kesehatan bisa menjadi suatu gerakan sosial.

"PSBB ini alat, alat untuk disiplin, kalau dilaksanakan dengan tegas dan merata untuk seluruh kalangan, jadi ini barang bisa menekan Covid," ujarnya.

Quote