Jakarta, Gesuri.id - Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Wakil Bupati Sukiryanto menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026 di Aula Praja Utama, Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (5/1).
Penyerahan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kubu Raya oleh seluruh perangkat daerah berupa program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2026. Penyerahan DPA dilanjutkan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Sujiwo dan seluruh kepala perangkat daerah sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Bupati Sujiwo menegaskan APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara terukur, efektif, dan akuntabel.
Baca: Ganjar-Risma Pimpin Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana
“APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Sujiwo.
Sujiwo juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga komitmen integritas, terutama dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Menurutnya, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas, tetapi janji moral yang harus diwujudkan dalam kerja nyata.
“Saya ingin pembangunan berjalan tepat sasaran, tidak menyimpang, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. Apalagi ini juga dibarengi dengan pakta integritas komitmen bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sujiwo menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait anggaran transfer ke daerah (TKD) yang akan dikembalikan sebagian bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja serapan anggaran yang baik.
“Target kami, serapan anggaran tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kuncinya adalah keberanian para kepala perangkat daerah untuk segera mengeksekusi kebijakan yang sudah tertuang dalam DPA,” jelasnya.
Setelah DPA diserahkan, Sujiwo meminta DPRD dan seluruh perangkat daerah segera mendalami dan mempelajari program yang sudah bisa dieksekusi.
“Saya minta agar pelaksanaan kegiatan tidak ditunda-tunda, terutama kegiatan yang memang sudah bisa dilaksanakan sejak awal tahun,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Sujiwo menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan di berikan untuk dua kategori, yakni anggaran di atas Rp10 miliar dan di bawah Rp10 miliar.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Untuk kategori anggaran di atas Rp10 miliar, perangkat daerah dengan realisasi tertinggi diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta Sekretariat DPRD.
Sementara di kategori anggaran di bawah Rp10 miliar, penghargaan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kecamatan Rasau Jaya; dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
“Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan disiplin dalam mengelola anggaran pada tahun 2026,” ucapnya
