Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma melayangkan kritik keras terhadap PT PLN (Persero).
Kritik keras tersebut lonjakan tagihan tarif listrik yang dikeluhkan sebagian masyarakat belakangan ini.
Baca: GMNI Desak Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis Papua
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan Dirut PLN baru-baru ini, Paramitha mengatakan penjelasan PLN terkait lonjakan tagihan listrik masyarakat sangat tidak masuk akal.
"Misalnya, penjelasan bahwa petugas pencatat meteran PLN yang tak bisa bertugas karena melindungi pelanggan dari Corona, ini tidak masuk akal. Memangnya petugas itu berhadapan langsung dengan pelanggan? Khan tidak. Mereka hanya berhadapan dengan mesinnya saja. Mungkin dengan pencatatan menggunakan ID Card, akan mempermudah petugas," ujar Paramitha.
Politikus muda PDI Perjuangan itu melanjutkan, alasan-alasan lain yang diberikan PLN juga tak masuk akal, seperti menyebut Work From Home (WFH) dan Drama Korea sebagai penyebab kenaikan tagihan listrik.
Paramitha pun mengungkapkan, betapa lonjakan tagihan listrik ini juga sangat membebani masyarakat di dapilnya, yakni daerah Brebes dan Tegal.
Dia mencontohkan, tagihan listrik SMP 1 Bumiayu Brebes melonjak hingga Rp7 juta. Padahal, tagihan listrik sekolah tersebut biasanya Rp2,5 juta.
Baca: Soeharto Sebabkan SDM Indonesia Berkualitas Jadi Terasing
"Padahal kita tahu, sekolah diliburkan beberapa bulan terakhir ini," ujar Paramitha.
Begitupun dengan lonjakan tagihan listrik di masyarakat yang sangat memberatkan. Dan PLN selalu beralasan bahwa itu semua merupakan akumulasi tagihan.
"Selalu alasannya klasik, yakni akumulasi. Dari dulu alasannya selalu seperti itu," ujar Paramitha.
"Saya tak mengerti cara kerja pencatatan kilometer para pelanggan oleh PLN. Mengapa tidak berfikir bahwa itu bisa berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi ditengah pandemi Covid19 yang sudah menyusahkan rakyat, khususnya rakyat kecil," tambahnya.
