Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menanggapi ramainya perbincangan di media sosial terkait pembangunan tanggul beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, yang disebut-sebut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat mereka harus memutar lebih jauh.
Sonny meminta agar pemerintah memastikan manfaat pembangunan dan pemanfaatan laut dapat dirasakan secara adil, tidak hanya oleh pelaku usaha.
“Dalam konteks pembangunan serta pemanfaatan laut ini, tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pengusaha, oleh para investor, oleh swasta, tapi juga masyarakat sekitar,” kata Sonny, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, Sonny berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap para nelayan yang terdampak langsung dari keberadaan tanggul tersebut, terutama dari sisi daya beli dan biaya operasional.
“Kalau jangka panjangnya saya kira tentang UU Perseroan Terbatas itu sudah mewajibkan soal tanggung jawab perusahaan, tapi dalam jangka pendeknya tentu di saat swasta sedang proses membangun pemerintah yang harus hadir duluan: subsidi solar agar masyarakat nelayan itu punya kemampuan daya beli yang cukup. Itu kan menjadi harapan kita bersama,” tegasnya.
Sonny juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kalau Dirjen KKP menyampaikan akan melakukan pengawasan dalam pembangunan tanggul beton ini jangan lupa dia juga harus mengawasi bagaimana daya beli masyarakat di sekitar pesisir, bagaimana masalah yang muncul di tingkat nelayan,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, selain aspek teknis dan ekologis, pemerintah perlu memperhatikan dimensi sosial dari proyek-proyek pembangunan besar seperti ini.
“Regulasi dibuat terhadap penggunaan penataan ruang ini harus memperhatikan kepastian hukum, memperhatikan tentang pengendalian lingkungan yang sudah saya bilang yaitu pertimbangan ekologis, namun penting juga untuk pertimbangan sosiologis bagaimana masyarakat tidak menjadi korban pembangunan,” pungkasnya.