Cilacap, Gesuri.id – Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat mengingatkan kembali dalam proses penyusunan RKPD 2024 agar memerhatikan aspirasi masyarakat, dimana DPRD telah menyampaikan aspirasi rakyat pada Konsultasi Publik untuk penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap 2024 pada 4 Januari 2023.
Baca Niken: Krisis Iklim Picu Ancaman Serius Krisis Pangan
Menurutnya ada sejumlah aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Cilacap 2024.
Ia mencontohkan terkait Sektor Pendidikan dan Kebudayaan perlu adanya perencanaan yang matang serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah di seluruh Kabupaten Cilacap. Sehingga pihak komite maupun sekolah tidak lagi meminta sumbangan atau iuran kepada wali murid.
“Hal ini guna menyukseskan program Pendidikan Dasar yang gratis sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar,” ujar Taufik dilansir dari serayunewscom Selasa (14/3).
Sedangkan di sektor Kesehatan, agar setiap Puskesmas hendaknya sudah memberikan pelayanan rawat inap, meningkatkan program penanganan kasus stunting. Lalu, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan program penanganan penyakit menular seperti HIV Aids dan TBC. Kemudian, Penyediaan program biaya gratis bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS PBI.
Pekerjaan Umum
Untuk sektor Pekerjaan Umum, pembangunan jalan hendaknya memprioritaskan pekerjaan lanjutan dengan tuntas. Lalu, pelaksanaan rigid beton untuk jalan dengan struktur tanah yang labil dan sering banjir, hotmix untuk struktur jalan yang stabil. Kemudian, talut untuk struktur jalan yang lembek dan mudah longsor dan pembangunan jembatan agar dianggarkan satu tahun anggaran selesai.
Selain itu, sektor Pengelolaan Sumber Daya Air, lanjut Taufik, pembangunan saluran pembuang hendaknya untuk daerah rawan banjir atau langganan banjir. Gunanya untuk mengurangi genangan banjir seperti di Kedungreja, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Nusawungu, Kroya, dan lain-lain. Lalu, mengatasi persoalan dan dampak abrasi sungai serayu di Desa Karangrena dan daerah-daerah lain.
“Serta penanggulangan abrasi di sepanjang pantai di Kabupaten Cilacap, peningkatan pembangunan sumur bor untuk wilayah rawan kekeringan. Kemudian, peningkatan penanggulangan sedimentasi sungai agar mendapatkan alokasi anggaran lebih besar, dan pembangunan saluran irigasi serta pemeliharaannya. Sebab, menyangkut kebutuhan petani sebagai mayoritas penduduk di Kabupaten Cilacap,” ujarnya.
Meterisasi PJU
Taufik mengatakan, pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi anggaran meterisasi PJU hendaknya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang bersifat lanjutan dan tuntas untuk mengatasi banyaknya PJU yang tidak berfungsi.
“Pagu anggaran untuk pembangunan RTLH (rumah Tidak Layak Huni) agar ditingkatkan menjadi 15 juta rupiah per unit. Sehingga masyarakat miskin yang tidak punya tanah hak milik agar tetap mendapatkan alokasi pembangunan RTLH dengan izin tertulis dari yang punya tanah,” terangnya.
Sisi lain, menurut Taufik, sektor Ketenagakerjaan dan Perindustrian, perlu penyediaan Balai Latihan Kerja milik Kabupaten Cilacap yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mempersiapkan angkatan atau tenaga kerja Kabupaten Cilacap dengan skill yang sesuai dengan era perkembangan zaman.
Baca Ima Mahdiah Minta RSUD Pasar Minggu Terus Perbaiki Kualitas Pelayanan
“Dan perlu adanya pelatihan dan bantuan pembiayaan usaha bagi anak pekerja usia pemula dan penyandang disabilitas untuk membuka usaha baru sehingga dapat hidup mandiri,” imbuhnya.
Pada sektor pariwisata, lanjut Taufik, perlu meningkatkan potensi daya tarik wisata di Kabupaten Cilacap, antara lain pengembangan lanjutan objek wisata Pemandian Banyu Panas di Kecamatan Cipari, Pengembangan Potensi Wisata di Pulau Momongan, Pengembangan Wisata Bahari dan Pengembangan Potensi Wisata Sungai.
Selain sektor pariwisata, sejumlah sektor lain juga turut mendapatkan sorotan, seperti sektor pemberdayaan masyarakat dan desa. Lalu, sektor penanggulangan bencana, sektor pertanian, perikanan, sektor pangan, sektor keamanan ketertiban, serta sektor perdagangan koperasi dan UKM.
