Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menilai pemerintah dapat menghemat anggaran secara signifikan apabila komponen latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dihapus dan pelatihan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.
Menurutnya, sebagian besar biaya pelatihan saat ini justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
"Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar Hasanuddin.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan bermitra dengan Kementerian Pertahanan, Hasanuddin menjelaskan bahwa skema pelatihan selama 45 hari terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Menurutnya, komposisi tersebut perlu dievaluasi karena porsi terbesar anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas manajer koperasi.
"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ucapnya.
Hasanuddin mengatakan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 orang, maka potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai triliunan rupiah.
Ia menegaskan bahwa tugas utama manajer Koperasi Desa Merah Putih adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu, materi pelatihan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan profesional yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tuturnya.
Hasanuddin juga mengusulkan agar pembiayaan pelatihan manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Sementara itu, pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih diusulkan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
