Jakarta, Gesuri.id — Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini dinilai mendesak guna menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) di daerah tersebut yang dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah sekitarnya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, usai menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Pulung mengungkapkan, titik krusial yang dikeluhkan DPRD Tulungagung adalah masih rendahnya cakupan UHC di wilayah mereka yang baru menyentuh angka 84 persen.
"Permasalahan utama adalah masalah UHC. Kabupaten Tulungagung memang UHC-nya masih sekitar 84 persen. Kalau dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitarnya, itu masih cukup tertinggal," ujar Pulung.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa ketertinggalan ini membutuhkan komitmen kuat dan kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Menurutnya, perluasan kepesertaan JKN harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan sektor kesehatan.
Komisi IX DPR RI mendorong Pemkab Tulungagung untuk menetapkan target realistis sekaligus progresif, yakni mencapai cakupan UHC minimal 95 persen hingga mendekati 98 persen.
Angka tersebut dianggap krusial agar seluruh lapisan masyarakat Tulungagung bisa memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara optimal dan merata.
"Kami menekankan pentingnya peranan kepala daerah untuk menjadikan Universal Health Coverage itu bisa mencapai 95 hingga 98 persen," tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI tersebut.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX turut membagikan pengalaman dan best practices dari berbagai daerah lain yang berhasil mengatasi tantangan serupa. Pulung menilai, kendala dalam mencapai target UHC sebenarnya dapat diurai apabila Pemkab cermat dalam merumuskan strategi pembiayaan serta melakukan pembenahan data kepesertaan secara presisi.
Ia berharap audiensi ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara DPR RI, DPRD, dan pemerintah daerah.
"Harapannya, sinergi ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan cakupan UHC yang signifikan," pungkasnya.
