Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edoardus Kaize, S.S., menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah pekerjaan yang menurutnya seharusnya dapat dikerjakan oleh masyarakat, khususnya petani, karena berpotensi mengurangi kesempatan warga memperoleh penghasilan.
“Dampak yang langsung dirasakan masyarakat sekarang adalah kehadiran tentara dalam pengambilalihan tugas yang seharusnya dikerjakan petani. Mereka yang dapat uang, sementara masyarakat yang seharusnya mendapat penghasilan tidak mendapat kesempatan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edoardus Kaize kepada wartawan usai menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Vertenten Sai, Merauke, dikutip Jumat (26/6/2026).
Menurut Edoardus, dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di Papua Selatan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi yang terjadi di pusat pemerintahan akan turut memengaruhi daerah.
“Tidak mungkin tidak, karena kita negara yang satu. Ketika di nasional bergejolak, di daerah pasti berdampak juga,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dampak yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah meningkatnya harga barang dan biaya produksi yang menyebabkan daya beli serta pendapatan masyarakat menurun.
“Kalau harga barang mahal, masyarakat mau berjuang dan berusaha juga setengah mati. Misalnya harga pakan ayam petelur mahal, orang tidak mampu membeli pakan dengan baik sehingga produksinya menurun dan penghasilannya juga berkurang,” jelasnya.
Edoardus menilai pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pertanian seharusnya lebih banyak diberikan kepada masyarakat agar dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga, terutama petani.
Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan adalah mengembalikan pekerjaan tersebut kepada masyarakat dan petani, sementara TNI kembali fokus menjalankan tugas utamanya.
“Solusinya kembalikan kepada rakyat, kepada petani. Dan mereka kembali kepada tugas pokoknya sebagai tentara,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Edoardus juga mendorong masyarakat untuk tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menegaskan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai bentuk masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.
“Harusnya kritik tidak boleh dilihat sebagai ancaman, tetapi dilihat sebagai masukan untuk memperbaiki apa yang kurang. Kalau pemerintah melihat kritik sebagai ancaman, itu tidak baik dan akan merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
