Ikuti Kami

Tolak Eksploitasi Alam di Pulau Dewata, PDI Perjuangan Serukan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Pembangunan Pulau Dewata harus dikembalikan pada kekuatan utamanya.

Tolak Eksploitasi Alam di Pulau Dewata, PDI Perjuangan Serukan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerukan agar paradigma pembangunan yang bersifat ekstraktif ditinggalkan dalam merancang masa depan Bali. 

Pembangunan Pulau Dewata harus dikembalikan pada kekuatan utamanya, yakni kebudayaan yang hidup, spiritualitas masyarakat serta kelestarian alam semesta.

Hasto menyampaikan hal tersebut merespons kembali wacana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dan berbagai proyek infrastruktur berskala besar yang berpotensi mengubah bentang sosial, ekonomi dan ekologis Bali.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara konsisten mengingatkan bahwa Bali bukan sekadar destinasi pariwisata ataupun ruang investasi. 

Bali merupakan sebuah kesatuan peradaban yang hubungan antara manusia, kebudayaan, spiritualitas dan alamnya tidak dapat dipisahkan.

Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!

"Kekuatan Bali terletak pada kulturnya yang hidup, menyatu dengan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan spiritualitas yang otentik. Atmosfer Bali menjadi khas justru karena kehidupan spiritual masyarakatnya menyatu dengan alam. Inilah yang harus kita jaga,” kata Hasto dalam rilisnya, Senin 31 Agustus 2026.

Atas dasar itu, menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan paradigma ekstraktif, yakni mengeksploitasi tanah, alam dan ruang hidup masyarakat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Pembangunan yang hanya menjadikan peningkatan investasi, jumlah wisatawan, pembangunan properti dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta ketahanan kebudayaan masyarakat.

"Model pembangunan ekstraktif harus ditinggalkan. Jangan sampai tanah rakyat berpindah secara masif, alam mengalami tekanan, masyarakat lokal tersisih, sementara keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati pemodal besar. Pembangunan harus menempatkan rakyat Bali sebagai subjek utama," tegas Hasto.

Dalam konteks tersebut, Hasto mengatakan kekhawatiran Megawati terhadap rencana pembangunan Bandara Bali Utara harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga masa depan Bali.

Menurutnya, proyek bandara internasional bukan hanya persoalan membangun landasan pacu dan terminal. 

Kehadiran sebuah bandara berskala internasional akan membawa konsekuensi terhadap tata ruang di sekitarnya.

"Bandara akan diikuti jalan, hotel, properti, pusat komersial dan berbagai infrastruktur pariwisata. Kemudian terjadi peningkatan kebutuhan tanah dan sumber daya lainnya. Kalau tidak dikendalikan sejak awal, perubahan itu dapat berlangsung sangat cepat dan mengubah karakter kawasan," ujarnya.

Hasto mengatakan tanah di Bali mempunyai dimensi yang jauh melampaui nilai ekonominya. 

Tanah berkaitan dengan keluarga, desa adat, pura, pertanian, sistem sosial, ritual hingga hubungan manusia dengan alam. 

Karena itu, pembangunan Bali harus kembali pada filosofi yang lahir dari peradaban Bali sendiri.

Hasto mencontohkan Tri Hita Karana, yang menempatkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan sebagai fondasi kehidupan. 

Apalagi dunia yang saat ini menghadapi krisis ekologis.

Hasto menyebutkan cara pandang tersebut selama ini ditekankan Megawati dalam melihat Bali. 

Pembangunan harus dimulai dengan membuka "alam rasa dan alam pikir", sehingga manusia tidak menempatkan dirinya sebagai penguasa alam.

"Saya pribadi diajarkan Ibu Megawati untuk membuka alam rasa dan alam pikir agar kita mampu ‘berbicara’ dengan semesta melalui balutan spiritualitas. Dari sini kita memahami bahwa alam bukan objek yang bisa terus-menerus dieksploitasi," kata Hasto.

Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

Karena itu, lanjut Hasto, pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara tetap penting dilakukan. 

Namun solusinya tidak harus ditempuh dengan mengulangi model pembangunan pariwisata masif yang telah memberikan tekanan besar terhadap sejumlah kawasan di Bali.

Pemerataan dapat dilakukan dengan meningkatkan konektivitas, membangun transportasi publik dan infrastruktur ramah lingkungan, mengembangkan ekonomi rakyat, pertanian, kelautan, industri kreatif dan pariwisata berbasis kebudayaan.

Hasto mengatakan gagasan Megawati untuk memperkuat konektivitas Surabaya-Banyuwangi-Bali, termasuk menuju kawasan Bali Utara, layak ditempatkan sebagai salah satu alternatif strategis.

"Bali Utara tentu harus maju dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Tetapi kemajuan tidak harus berarti mengubah Bali Utara menjadi Bali Selatan yang baru. Setiap kawasan harus berkembang berdasarkan karakter kebudayaan, struktur sosial dan daya dukung alamnya," kata Hasto.

Menurutnya, tantangan pembangunan Bali bukan bagaimana mendatangkan manusia dan modal sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana menjaga kualitas kehidupan masyarakat Bali di tengah perubahan dunia.

"Bali harus tetap menjadi Bali. Modern dan maju, tetapi berakar kuat pada kebudayaannya. Sejahtera, tetapi alamnya tetap lestari. Terbuka terhadap dunia, tetapi masyarakatnya tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri. Itulah jalan pembangunan yang harus kita perjuangkan," pungkasnya

Quote