Surabaya, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran gula rafinasi yang kerap merembes ke pasar rakyat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, GM Totok Hedi Santosa, saat kunjungan kerja meninjau perkembangan industri gula dan ketahanan pangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025).
Menurut Totok, praktik peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi masyarakat harus dihentikan karena bertentangan dengan aturan yang menetapkan bahwa gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Kondisi ini, kata dia, justru merugikan petani tebu lokal dan mengacaukan stabilitas harga gula nasional.
“Produksi gula kita sebenarnya sudah tercapai. Masalahnya ada pada distribusi dan mekanisme pasar yang belum berpihak pada petani. Apalagi, gula rafinasi yang lebih murah malah merembes ke pasar rakyat. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Totok, politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, impor gula untuk kebutuhan industri memang diperbolehkan, tetapi harus dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan yang akurat agar tidak terjadi kelebihan kuota yang akhirnya disalahgunakan.
“Impor boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kebutuhan industri 4 ton, jangan impor 10 ton. Kelebihan itu yang akhirnya bocor ke pasar,” ujarnya.
Totok juga menyoroti penggunaan dana besar yang dialokasikan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus dikelola secara akuntabel dan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas tebu.
“Apa pun kebijakan yang dilakukan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak pada peningkatan produksi. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tapi petani tetap rugi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Totok mendorong BUMN pangan seperti ID Food dan Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk meningkatkan pembinaan petani, termasuk pelatihan dan penelitian guna memperbaiki rendemen tebu.
“Rendemen yang rendah harus ditangani dengan pendekatan ilmiah. Litbang di PTPN dan lembaga lain harus turun tangan. Petani butuh dukungan, bukan hanya imbauan,” pungkasnya.
