Jakarta, Gesuri.id – Kabar duka yang menyelimuti Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), atas berpulangnya Yohanes Bastian Roja (10), mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai pihak.
Siswa sekolah dasar tersebut mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, seperti buku dan alat tulis.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar duka keluarga, melainkan alarm bagi bangsa untuk meninjau ulang efektivitas program kesejahteraan rakyat.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap Hadapi
Ribka menyoroti adanya kontradiksi antara besarnya anggaran negara dengan realitas di lapangan. Ia membandingkan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp350 triliun dengan fakta masih adanya siswa yang kesulitan membayar iuran sekolah dan membeli perlengkapan dasar.
"Pemerintah memberikan makan, namun di sisi lain kita melihat ada anak yang merasa terdesak karena tidak mampu membayar uang sekolah. Ini adalah persoalan kemiskinan struktural yang harus ditangani secara nyata, bukan sekadar gimik," ujar Ribka dalam keterangannya.
Menanggapi pandangan mengenai krisis kesehatan mental, Ribka menilai bahwa faktor ekonomi adalah akar masalah yang tidak boleh diabaikan.
Kondisi Ibu almarhum yang merupakan seorang janda dengan lima anak dan bekerja sebagai buruh serabutan mencerminkan perlunya intervensi pemerintah yang lebih menyentuh akar rumput.
"Anak-anak kita membutuhkan rasa aman secara ekonomi agar kesehatan mental mereka terjaga. Ketika mereka merasa tersisih karena tidak punya alat tulis, di situlah peran negara harus hadir secara konkret," tambahnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Setidaknya ada ada tiga poin utama usulan perbaikan:
1. Evaluasi Anggaran: Memastikan anggaran pendidikan dan kesejahteraan benar-benar menyasar kebutuhan paling dasar siswa (buku, pena, dan biaya sekolah).
2. Penguatan Data Kemiskinan: Agar program bantuan seperti MBG dapat berjalan beriringan dengan jaminan pendidikan gratis yang tuntas.
3. Sinkronisasi Program: Mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam memitigasi dampak kemiskinan terhadap psikologis anak.
Ribka berharap tragedi ini menjadi titik balik bagi Presiden Prabowo dan jajaran menteri untuk mengevaluasi kebijakan agar lebih inklusif dan solutif bagi masyarakat kecil.
"Suara rakyat adalah kompas bagi kebijakan pemerintah. Mari kita pastikan tidak ada lagi anak bangsa yang kehilangan harapan karena keterbatasan ekonomi," tutupnya.
