Surabaya, Gesuri.id – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam kebijakan pengendalian banjir di Kota Pahlawan.
Ia mendorong agar normalisasi saluran air menjadi prioritas utama ketimbang sekadar terus menambah pembangunan infrastruktur fisik baru.
Hal tersebut ditegaskan Eri dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Banjir di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (7/5).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Eri, yang juga merupakan anggota Pansus Raperda Pengendalian Banjir, menilai selama ini penanganan banjir masih terlalu bertumpu pada proyek konstruksi. Padahal, aspek pemeliharaan dan normalisasi saluran eksisting justru sering terabaikan.
"Pembangunan infrastruktur semata tidak akan mampu mengatasi persoalan banjir apabila tidak diiringi pola pemeliharaan yang berkelanjutan dan penguatan konsep infrastruktur hijau," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, saluran yang rutin dinormalisasi dan terjaga kapasitasnya jauh lebih efektif dalam mengurangi risiko genangan dibandingkan hanya mengandalkan proyek fisik baru yang bersifat jangka pendek.
Rapat yang dipimpin oleh Sukadar ini membahas pematangan pasal-pasal dalam Raperda Pengendalian Banjir. Dalam forum tersebut, muncul sejumlah usulan strategis, antara lain:
- Penguatan normalisasi drainase di seluruh titik rawan.
- Optimalisasi Satgas Kecamatan untuk respons cepat di lapangan.
- Wacana pemanfaatan Dana Kelurahan (Dakel) untuk penanganan banjir di tingkat lingkungan warga.
Forum ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Bapenda, BPKAD, BPBD, DSDABM, serta tenaga ahli hukum administrasi dari Universitas Narotama, Rusdianto Sesung.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Merespons usulan dewan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Sarana Wilayah Bappeda Surabaya, Window Gusman Prasetyo, menyatakan dukungannya terhadap percepatan normalisasi saluran. Namun, ia mengingatkan bahwa peran serta warga sangat krusial.
"Persoalan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Dukungan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air sangat menentukan keberhasilan sistem ini," tegas Window.
Di akhir rapat, Pansus menyepakati bahwa Raperda Pengendalian Banjir nantinya akan memperkuat tata kelola pemeliharaan saluran hingga ke tingkat terkecil di lingkungan warga.
Ketua Pansus, Sukadar, meminta seluruh anggota dan tim teknis untuk mempercepat penyempurnaan draf. Targetnya, pembahasan Raperda ini dapat rampung sepenuhnya dalam pekan ini agar bisa segera diimplementasikan
