Jakarta, Gesuri.id - Momentum hari Pendidikan Nasional di bulan Mei ini ada ironi memprihatinkan di DI Yogyakarta. Ada ribuan anak usia sekolah yang ternyata tidak sekolah. Tepatnya ada 13.669 anak tidak sekolah dengan beragam alasan.
Pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan kebijakan memastikan ribuan anak usia sekolah bisa akses pendidikan sesuai hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan.
"Ini kabar dan fakta yang membuat kita prihatin. Menyedihkan terjadi di kota Pendidikan ada data sebanyak 13.669 anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya," kata Anggota Pansus LKPJ Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Kamis (7/5).
BaCa: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ada beragam faktor yang mempengaruhi kondisi anak usia sekolah tak bisa akses pendidikan di DIY.
"Berdasarkan data anak tidak sekolah atau putus sekolah se -DIY untuk Bantul sebanyak 3.727 lalu Sleman ada 3.259 anak, di Gunungkidul ada 3.429 dan Kulonprogo ada 1.470 lalu kota Yogyakarta 1784 anak. Dari data yang ada sudah terverifikasi 8066 anak dan sisanya 5603 belum terverifikasi", ujar Politisi PDI Perjuangan Eko Suwanto.
Eko Suwanto menyatakan berdasarkan data yang ada tentu perlu ada kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kepastian fasilitasi pendidikan bagi anak usia sekolah.
"Kita jelas mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikan nya," kata Eko Suwanto.
BaCa: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
BOSDA DIY Turun 9.29 M Akibat Pemangkasan Anggaran
Eko Suwanto menyebutkan bahwa anggaran BOSDA DIY tahun 2026 turun Rp. 9.290.336.603. Pada tahun 2025 sejumlah RP. 206.013.149.879, sedangkan BOSDA DIY tahun 2026 turun menjadi Rp 196.722.813.276.
"Data penyaluran BOSDA NEGERI mekanisne belanja langsung untuk SMA Negeri tahun 2025 Rp 64.797.701.679 pada 2026 menjadi Rp 62.973.597.620. SMK Negeri tahun 2025 Rp 100.794.410.650 pada 2026 menjadi Rp 98.350.926.576. SLB Negeri tahun 2025 Rp 10.541.419.550 pada 2026 menjadi Rp 10.096.364.080. Sementara untuk Bosda swasta dengan skema hibah SMA/MA Swasta di 2025 Rp 8.856.760.000 di 2026 jadi Rp 7.463.585.000. SMK swasta di 2025 Rp 14.713.210.000 di 2026 menjadi Rp 11.554.940.000 dan SLB Swasta 2025 Rp 6.309.648.000 menjadi Rp 6.283.400.000. BOSDA 2025 Rp 206.014.149.879 dan 202 turun menjadi Rp 196.722.813.276", ujar Alumni MEP UGM Eko Suwanto.
"Kita ke depan mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi. Maka kita berikan rekomendasi bahwa PDI Perjuangan meneguhkan komitmen wajib belajar wajib dikerjakan. Kepada Pemda se-DIY khususnya Dinas Pendidikan segera konsolidasi dan berdialog untuk pastikan pelayanan pendidikan dilaksanakan. Prinsipnya negara harus hadir menterjemahkan perintah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat," kata Rko Suwanto.
"Orang tua juga diharapkan juga berikan semangat kepada anak-anak untuk bersekolah. Harus optimisme dan semangat bahwa setiap anak di DIY wajib bersekolah dengan fasilitasi penuh. Pemda se-DIY harus segera mencari solusi untuk memastikam 13.669 anak agar bisa menjalani pendidikan secara baik. Bisa bagi tugas sesuai kewenangan Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota, prinsipnya gotong rotong. Bab anggaran, Pusat harus tahu fakta ini dan batalkan pemangkasan anggatan, daerah juga harus konsolidasi APBD serta menggalang swasta, CSR untuk mendukung beasiswa. Prinsipnya anak sekolah itu hak asasi dan negara wajib memenuhi hak asasi anak anak kita", pungkas Eko Suwanto.
