Gianyar, Gesuri.id – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, yang juga Politisi PDI Perjuangan, mendorong seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di wilayahnya agar menjadi garda inovasi dalam pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa posyandu harus terus beradaptasi dan berinovasi agar mampu menjawab kebutuhan publik yang semakin kompleks.
“Posyandu tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Setiap tahun perlu ada improvisasi dan inovasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Gde Mayun saat membuka Rapat Koordinasi Posyandu di Balai Budaya Gianyar, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Melalui peningkatan kualitas dan inovasi, posyandu dapat menjadi motor penggerak pembangunan manusia sejak tingkat desa.
Gde Mayun menekankan pentingnya setiap kader dan pengurus posyandu untuk merancang program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Setiap kegiatan posyandu harus mampu menjawab persoalan masyarakat, mendukung prioritas pemerintah, dan ikut membangun kesadaran hidup sehat serta mandiri,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 menuntut adaptasi dan kolaborasi di semua lini pelayanan dasar. Karena itu, posyandu yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) harus memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan tim pembina posyandu, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, maupun pemerintah daerah.
“Dengan kolaborasi, inovasi bisa tumbuh dan pelayanan menjadi lebih efektif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gde Mayun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan program dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi posyandu dapat mempercepat penyampaian edukasi kesehatan, mempermudah pencatatan data, serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
“Teknologi bukan hanya alat bantu, tapi bagian dari strategi pelayanan publik masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran dana desa dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembiayaan posyandu di tingkat desa maupun kelurahan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, hingga Agustus 2025, dana desa yang telah dicairkan mencapai Rp647,07 miliar atau 96,98 persen dari total pagu Rp667,2 miliar. Dana tersebut diharapkan mampu memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga desa.
Menutup arahannya, Gde Mayun mengapresiasi 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Gianyar yang telah menetapkan surat keputusan untuk memperkuat pelaksanaan enam SPM. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh nyata komitmen desa dalam menghadirkan pelayanan publik yang unggul, inklusif, dan berpihak pada rakyat.
“Inovasi dan kolaborasi adalah kunci. Dari posyandu yang kuat, akan lahir masyarakat yang sehat dan berdaya,” pungkasnya.
