Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Tegal dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Tegal Timur, Hj Ratna, S.Pt, memusatkan reses masa persidangan I tahun 2025–2026 pada upaya mencari solusi krisis air bersih yang dialami warga RW 09 Kelurahan Panggung.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Irian, Kota Tegal itu dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, Edy Suripno, Lurah Panggung, perwakilan Dinas PUPR, serta PDAM Kota Tegal. Antusiasme ratusan konstituen menggambarkan besarnya harapan warga terhadap penanganan persoalan air bersih yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Air bersih ini kebutuhan utama, tapi alirannya sering mati,” tutur anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu, dikutip Selasa (9/12).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, Edy Suripno atau Uyip, menyampaikan apresiasi kepada warga yang hadir. Ia menegaskan bahwa reses adalah bagian penting dari mekanisme pemerintahan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakilnya.
“Sejatinya ketika anggota DPRD turun saat reses ini dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan inilah sebagai wujud bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan,” terang Uyip.
Uyip juga menegaskan bahwa anggota dewan bekerja membawa suara masyarakat, baik dalam aspek pembangunan maupun kebutuhan sosial yang mendesak.
Dalam reses ini, Ratna sengaja menghadirkan perwakilan PDAM Kota Tegal agar dialog dan penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara langsung. Warga RW 09, yang selama ini mengandalkan PDAM sebagai sumber utama air bersih, mengeluhkan aliran yang sering mati terutama saat musim hujan.
Ratna menjelaskan bahwa saat hujan deras, aliran PDAM kerap tersendat akibat pasir yang terbawa masuk ke dalam pipa, sehingga menghambat distribusi air ke rumah-rumah warga. Kondisi ini membuat sebagian besar penduduk harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ratna mendorong solusi konkret seperti pembangunan reservoir, perbaikan sistem perpipaan, serta penanganan kebocoran pipa agar suplai air ke wilayah padat penduduk tersebut dapat kembali stabil. Menurutnya, penanganan komprehensif perlu segera dilakukan agar hak dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi.
Masyarakat berharap dengan turunnya anggota dewan ke wilayah mereka, sekaligus kehadiran langsung pihak PDAM dan pemerintah kelurahan, masalah krisis air bersih yang sudah berlangsung lama dapat segera menemukan penyelesaian.
