Tomohon, Gesuri.id – Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, yang juga politisi PDI Perjuangan, membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 dan Perwako Nomor 13 Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan APBD 2026 serta pelaksanaan perjalanan dinas. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Maleosan Manado ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, dan sejumlah pejabat serta pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi kepada narasumber Jifvy Magdalena Dina Paomey, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman dalam kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Tomohon, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Jifvy Paomey yang telah berkenan hadir. Semoga kehadiran Ibu menjadi dorongan semangat bagi kami dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wali Kota
APBD sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
Wali Kota menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD, lanjutnya, merupakan instrumen penting dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Merujuk pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Wali Kota menekankan tiga poin strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026, yaitu: orientasi pada kinerja dan isu strategis, penyusunan APBD harus selaras dengan tantangan pembangunan dan fokus pada sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan stunting.
