Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI, Aria Bima, menilai kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan menunjukkan tanda-tanda stagnasi, dengan berbagai indikator makro yang mengalami perlambatan di tengah ketidakpastian global.
“Kalau dilihat dari komponen produk domestik bruto, hampir semuanya macet kecuali konsumsi,” ujarnya saat menghadiri Diskusi Hari Buruh di Pasar Legi Solo, dikutip Selasa (5/5/2026).
Menurut Aria Bima, struktur pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai tidak sehat karena terlalu bergantung pada konsumsi masyarakat. Sementara itu, sektor-sektor penting lain seperti investasi, ekspor-impor, hingga pendanaan negara justru menunjukkan tren perlambatan yang cukup signifikan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak lagi berada pada level ideal. Jika sebelumnya mampu tumbuh di atas 5 persen, kini pertumbuhan ekonomi disebutnya hanya berada di kisaran 3 hingga 4 persen.
“Kalau nilai tukar rupiah sampai Rp17.500 per dolar, itu sudah sulit dibayangkan. Apalagi harga minyak dunia sudah di atas 100 dolar per barel, sementara kebutuhan impor kita mencapai 1 juta barel per hari,” jelasnya.
Aria Bima juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi semakin besar apabila kondisi global terus memburuk. Salah satu faktor yang disorot adalah ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung terhadap harga energi dunia.
Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah global akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan biaya impor energi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membebani anggaran negara serta mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Ia menambahkan bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga akan mendorong peningkatan biaya logistik dan distribusi barang. Dampaknya, harga kebutuhan pokok berpotensi ikut naik dan memicu inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski demikian, Aria Bima menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika masih ada pengangguran, itu menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
Selain itu, Aria Bima juga mengingatkan perlunya kebijakan yang mampu mendorong sektor riil agar kembali bergerak. Menurutnya, penguatan investasi, peningkatan ekspor, serta pengelolaan fiskal yang lebih efektif menjadi kunci untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan berbagai tantangan yang ada, ia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global, sehingga perekonomian nasional tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tekanan yang semakin kompleks.
