Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng.
Menurutnya, setiap usulan program dalam perubahan anggaran akan dievaluasi secara mendalam, dan DPRD tidak akan segan mencoret anggaran maupun program yang dinilai tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Kunci utama yang kita ingin sampaikan kepada mereka (Dinas PUPR) sekarang ini adalah memprioritaskan itu (pembangunan infrasruktur jalan). Dalam hal nanti mereka mengajukan di perubahan (anggaran) nanti akan menjadi kunci juga bagi kami untuk melihat, apakah program ini prioritas atau tidak. Kalau tidak berarti akan kita evaluasi, akan kita coret baik nilainya ataupun programnya,” kata Yetro, dikutip Minggu (19/7/2026).
Yetro menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Kalimantan Tengah dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Ia mengakui pagu anggaran Dinas PUPR Kalteng pada tahun ini mengalami penurunan menjadi lebih dari Rp1 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja maupun mengurangi fokus terhadap program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jelas harus mendahulukan yang prioritas. Bagaimana pun karena ini untuk kepentingan masyarakat. Dengan keterbatasan ini prioritaskan hanya untuk pertumbuhan ekonomi kemudian bisa berdampak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai penentuan skala prioritas harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran.
“Prioritas itu bukan hanya berdasarkan keinginan semata, tapi bagaimana prioritas itu yang berdampak langsung kepada masyarakat dulu kemudian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Yetro berharap Dinas PUPR Kalimantan Tengah dapat menyusun program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, pembahasan perubahan anggaran dapat berjalan lebih efektif, sementara penggunaan APBD benar-benar difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
