Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menginventarisir sisa lahan sepanjang 16,52 kilometer yang akan dibebaskan untuk melanjutkan Program Normalisasi Sungai Ciliwung.
Dengan demikian, upaya penanggulangan banjir terus berjalan.
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (14/5).
Berdasarkan informasi, ungkap Yuke, penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa secara parsial.
Pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung menjadi hal utama yang harus diselesaikan.
“Selesaikan dulu normalisasi Sungai Ciiliwung, nanti baru bisa mengurangi 30-40 persen banjir yang ada di Jakarta. Jadi itu yang menjadi prioritas,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Yuke mengungkapkan, proses pembebasan lahan ditargetkan tuntas pada 2027.
Pasalnya, mengacu pada keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), proses pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada 2027-2028.
Pembagian tugas dari program normalisasi Sungai Ciliwung, lanjut Yuke, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan dari warga yang terdampak.
Sedangkan Kementerian PU mengeksekusi normalisasi sungai.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Kalau memang mau ngejar tahun 2027-2028 sudah pembangunan diawal, berarti pembebasan lahannya harus sudah selesai tahun 2027. Anggarannya cukup besar diperlukan,” jelas Yuke.
“Jadi prioritasnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat membantu menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta,” tambah dia.
