Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra komisi D agar cermat saat proses pengadaan lahan.
Pengadaan tersebut agar bisa menunjang perencanaan program pembangunan. Hal itu diungkapkan Yuke agar pengadaan lahan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sehingga proses pembangunan tidak terhambat.
“Mengimbau kepada seluruh perangkat daerah mitra komisi agar dalam perencanaan, maupun pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cermat,” ujar Yuke, Selasa (29/7).
Seluruh proses, harap Yuke, mulai dari administrasi dan pengecekan harus dilaksanakan dengan baik. Termasuk pembuktian bahwa lahan tersebut tidak sengketa (clean and clear).
“Harus teradministrasi baik, sesuai aturan,” tutur dia.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta agar proses pengadaan lahan diawasi secara ketat. Melibatkan pendampingan dari aparat penegak hukum.
“Baik kejaksaan, KPK, maupun instansi terkait lainnya,” ucap Yuke.
Salah satu SKPD yang akan melakukan pengadaan lahan pada tahun 2025 yakni Dinas Bina Marga.
Harapannya agar hasil penggunaan lahan bisa mengurai kemacetan lalu lintas jalan.
“Komisi D merekomendasikan Dinas Bina Marga agar melakukan percepatan penyelesaian pengadaan tanah jalan tembus sejajar rel Pasar Minggu sampai dengan akhir tahun ini,” tandas Yuke.
