Jakarta, Gesuri.id – Bicara soal partai-partai yang 'tiba-tiba' ikut bergabung ke koalisi Jokowi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 semakin seru.
PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin intinya membuka peluang bagi partai lain yang ingin bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.
Baca: PAN Beri Sinyal Bergabung, TKN Siap Bukakan 'Pintu'
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terbuka jika ada partai yang ingin membangun koalisi bersama, seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Hasto, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan memang tidak ada masalah.
“Selama ini, pak Zulhas (Zulkifli Hasan) dalam kapasitas sebagai Ketua MPR dan juga melekat sebagai Ketua PAN, memang rutin membangun koalisi politik dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto, Selasa (23/7).
Sebelumnya, diketahui wacana pembahasan koalisi, dikatakan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Pihaknya berencana menemui PDI Perjuangan dan Partai Golkar usai Pilpres berakhir.
Namun, Hasto mengatakan, wacana pertemuan yang dikatakan Eddy, kemungkinan tidak berlangsung dalam waktu dekat. Dia mengatakan, partainya tengah fokus menyiapkan Kongres V yang rencananya akan dihelat di Bali, bulan depan.
“Jadwal partai saat ini, berkonsentrasi dengan persiapan kongres, maka skala prioritas kami di situ,” kata dia.
Seperti diketahui sebelumnya, PAN melalui sang Sekjen Eddy Soeparno mengutarakan niat untuk menemui perwakilan dua partai yang berada di koalisi Jokowi. Dua partai itu, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
Baca: Ingin Gabung Dengan KIK, PAN Harus Temui Jokowi
Menurut Eddy, rencana pertemuan tidak langsung berbicara ke arah kerja sama di pemerintahan lima tahun mendatang. Sebagai partai yang berseberangan dengan petahana saat Pemilu kemarin, PAN berencana menemui dua partai tersebut, sekadar silaturahmi atau bagian dari rekonsiliasi.
“Itu masih terlalu dini. Sikap politik kita sudah jelas, dukung pemerintah untuk hal yang sifatnya pro-rakyat. Kalau ada hal yang perlu kita koreksi, ya kita koreksi. Jadi, saat ini arah politik kita menjadi tidak penting, karena sikap politik kita sudah jelas,” ujar Eddy, Jumat pekan lalu.
