Ikuti Kami

Basarah: Dalam Koalisi Pengusungan Capres Tak Boleh Ada Kawin Paksa

Ia menegaskan tidak ada jaminan partai-partai tetap bersama hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

Basarah: Dalam Koalisi Pengusungan Capres Tak Boleh Ada Kawin Paksa
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengungkapkan kesepakatan Tim Teknis yang diputuskan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Jakarta, Kamis (27/7/2023) lalu, merupakan bentuk dinamika politik yang cair. 

Baca: Jalankan Instruksi Megawati, H. Kisro Konsolidasi di Desa Curug

Dalam hal ini, ia menegaskan tidak ada jaminan partai-partai tetap bersama hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

"Apalagi yang baru sekadar penjajakan dan itu kami anggap sesuatu hal yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini. Karena yang penting bagi kami sebuah kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama," kata Basarah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023). 

Basarah mengingatkan dalam koalisi pengusungan calon presiden (capres), tidak boleh ada kawin paksa. Dengan begitu, kata Basarah, para mitra koalisi harus memiliki kesadaran untuk membangun kerja sama. 

Sebagai partai yang memiliki kewenangan untuk mengusung capresnya secara mandiri, Basarah mengaku PDI Perjuangan tak akan berbesar hati. Dia menyebut, PDI Perjuangan akan terus membuka pintu bagi partai yang ingin membangun kerja sama di Pilpres 2024 nanti.

"PDI Perjuangan tak mau jumawa, tidak mau menyombongkan diri. Maka dengan demikian, kami tetap membuka diri untuk bekerja sama dengan parpol-parpol lain," jelasnya.

"Tetapi parpol-parpol lain yang ingin bekerja sama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri apalagi dipaksa, harus dasarnya kesukarelaan," tambahnya.

Lebih lanjut, Basarah menilai dukungan yang diberikan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024 merupakan hal yang biasa. Dia pun menegaskan hal itu telah diatur dalam konstitusi Indonesia.

"Jadi mari kita anggap peristiwa kerja sama kemarin adalah peristiwa yang wajar, dan itu adalah peristiwa yang diatur dalam konstitusi kita dan sesuatu yang lumrah dalam kerja sama politik menjelang Pilpres," tandasnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto dengan Puan Maharani menyepakati pembentukan Tim Teknis untuk menyatukan pikiran menjelang Pemilu 2024. Tidak hanya itu, Tim Teknis yang dibangun Partai Golkar dan PDI Perjuangan ini juga dinilai berkaitan dengan pembangunan bangsa pasca-pemilu 2024.

Airlangga menuturkan Tim Teknis itu mencakup keberlanjutan kebijakan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Dia mengakui PDI Perjuangan dan Partai Golkar memiliki prinsip yang sama dalam melanjutkan kebijakan tersebut.

Sementara, Puan Maharani menyebut Tim Teknis PDI Perjuangan dan Partai Golkar mengacu pada percepatan pembangunan sebagaimana program-program yang telah dijalankan Jokowi.

Baca: Adian: Janji Politik Capres Hanya Dapat Diuji Lewat Rekam Jejak

"Bukan hanya tahun ini, bukan hanya tahun depan, juga bagaimana membangun bangsa dan negara pasca pemilu 2024," kata Puan.

"Jadi ini adalah suatu komitmen dari kami berdua untuk segera bisa, insyaallah mempunyai satu kesamaan dalam membangun bangsa dan negara ke depan," tandasnya.

Quote