Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir Partai Demokrat (PD) yang merespons analisa mengenai dugaan kecurangan pemilu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengisukan soal Harun Masiku.
“Ya jawabannya (Demokrat, red) kan itu itu (Masiku, red) terus,” kata Hasto, menjawab wartawan, Rabu (21/9).
Baca: Hasto: Pemimpin Itu Solutif, Bukan Ramal Kecurangan Pemilu
Hasto mengatakan, pihaknya hanya meminta agar SBY dan PD merespons. Bahwa di dalam forum resmi PD, SBY mengatakan dirinya mendengar bahwa Pemilu 2024 itu diatur. Bahwa akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu. Kemudian SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak dan ini adalah kebatilan.
“Ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi,” jawab Hasto, Rabu (21/10).
“Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demorkat, red) yang naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabanya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana mengkonter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” tambah Hasto.
Yang berikutnya harus dijawab PD adalah rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU menjadi anggota PD.
“Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan, itu kemudian di-subyo (diangkat-angkat,red), tapi ketika tidak dikehendaki, kemudian muncul berbagai upaya. Karena banyak yang mengatakan Anas saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan bapak SBY. Lalu muncul. Ini kan harus juga ditanggapi. Karena ketika merekrut Anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dashyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya. Ketika KPU yang seharusnya netral, kemudian sejak awal diiming-imingi untuk masuk di dalam suatu struktur elite dari suatu partai, ini adalah suatu tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat. Ini suap politik yang betul-betul sangat berbahaya di dalam kualitas demokrasi kita.”
“Lalu kan ada Ibu Andi Nurpati. Kemudian data Pemilu 2009 dihilangkan nggak ada sampai ke TPS, sampai sekarang. Ini juga kejahatan Pemilu sifatnya, menggunakan istilah Pak SBY, jahat bukan.... Seperti itu,” tutur Hasto.
Selanjutnya yang harus dijawab terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
“ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita,” kata Hasto.
Baca: Pesan Bu Mega, PDI Perjuangan Terus Atasi Masalah Rakyat
Sehingga berbagai hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, pemilu saja belum berlangsung.
“Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan? Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, mengcounter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
