Jakarta, Gesur.id - Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek mendesak agar PDI Perjuangan segera menggulirkan hak angket Pemilu di DPR RI.
"DPR RI dengan kewenangannya wajib mengungkap secara terang benderang segala pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024," ujar Koordinator Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Cepy Budi Mulyawan, Kamis (7/3).
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Ia menilai, jika pelanggaran Pemilu 2024 dibiarkan maka kemerosotan demokrasi di Indonesia akan lebih mengkhawatirkan kedepannya.
Termasuk juga bakal menyebar ke perhelatan Pilkada yang akan digelar di akhir tahun 2024 ini.
"Ketika Pilpres dengan kebrutalan kecurangan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil pola semacam ini akan dimainkan Jokowi dan antek-anteknya dalam Pilkada. Nah inilah yang kita khawatirkan bersama," kata Chepy.
BaCa: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Sebagai kader PDI Perjuangan, Cepy merasa pihaknya terpanggil untuk mempelopori gerakan desak hak angket agar segera digulirkan PDI Perjuangan di Senayan.
Sebab, ia menyinggung status Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai dalang dari kemerosotan demokrasi ini masih sebagai kader PDI Perjuangan.
