Pontianak, Gesuri.id - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Karolin Margret Natasa mengatakan kunci suksesnya keberhasilan pembangunan di Kalbar adalah sinergitas antar pemerintah daerah dengan pusat dan pihak ke tiga.
"Kunci keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat adalah adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta pihak ketiga," kata Karolin saat debat publik putaran akhir yang dilaksanakan KPU Kalbar, Kamis (21/6).
Baca: Perjuangan Karolin Berkampanye di Daerah Pedalaman
Menurutnya, Kondisi APBD Provinsi Kalbar yang hanya Rp5,2 triliun belum mampu untuk memeratakan pembangunan hingga ketingkat daerah.
Namun Karolin yang berpasangan dengan Suryadman Gidot telah memiliki dukungan dari partai besar seperti PDI Perjuangan, Demokrat dan PKPI yang memang memiliki modal jaringan kuat dengan pemerintah pusat.
"Kami tidak hanya berjanji, kami sudah buktikan. Pembangunan Jembatan Pak Kasih di Tayan, PLBN Aruk, Entikong dan Badau serta pembangunan jalan paralel perbatasan merupakan bukti yang dapat kita lihat saat ini," ucap politisi Banteng itu.
Bupati Kabupaten Landak yang sedang menjalani masa cutinya itu juga mengungkapkan, ke depan sinergitas antarpemerintah daerah dengan pusat serta pihak swasta akan terus ditingkatkan.
"Kedepan sinergitas yang telah terjalin dengan baik ini akan terus kita tingkatkan. Dengan jaringan yang kami miliki, kami yakin akan mampu membangun kalimantan barat lebih hebat," katanya.
Dirinya juga memastikan pembangunan daerah perbatasan akan terus dilanjutkan, jika dirinya dipercayakan masyarakat Kalbar untuk memimpin provinsi itu lima tahun kedepan.
"Pembangunan daerah perbatasan menjadi skala prioritas pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Kalbar ini ada lima daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di mana saat ini empat diantaranya sudah mulai dilakukan pembangunan," tuturnya.
Baca: Karolin Siap Maksimalkan Kawasan Perbatasan
Namun, lanjutnya, perbatasan antarnegara di Kabupaten Sintang, yang pembangunannya masih belum optimal. Adapun kendalanya antara lain, karena adanya masalah teknis yang tak kunjung dituntaskan Pemerintah Kabupaten, yaitu pelimpahan status jalan, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
"Hambatan teknisnya itu belum lengkap dokumennya, karena masalah status jalan, khususnya jalan paralel menuju perbatasan antarnegara di desa jasa dan senaning itu. Tapi sudah dibereskan tahun 2017 lalu, karena memang melimpahkan urusan ke pusat itu bukan hal yang gampang," jelasnya.
