Jakarta, Gesuri.id - Tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah tuduhan uang Rp 8 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari politisi Golkar Bowo Sidik Pangarsodigunakan untuk 'serangan fajar'. TKN menegaskan kasus korupsi yang menimpa Bowo sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca: TKN Tak Akan Intervensi Hukum Meski Tetap Rangkul PPP& Romi
"Masa kita menusuk diri sendiri. Itu jelas bahwa tidak ada hubungannya dengan Pilpres tapi Pileg," ungkap Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir kepada wartawan saat ditemui di Senayan City, Jakarta, Jumat (29/3).
Lebih lanjut, Erick mengatakan hal tersebut pun sudah jelas ditegaskan oleh KPK bahwa uang suap milik Bowo tidak ada kaitannya dengan Pilpres.
"Berita fitnah luar biasa hari ini. (Dibilang) ini ada hubungan dengan pilpres. Saya tidak mau berasumsi, KPK sudah membuat statement bahwa tidak ada hubungan dengan Pilpres tetapi Pileg," ujar Erick.
Hal senada juga dikatakan oleh juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. Dia megatakan Bowo sama sekali tidak masuk dalam struktural TKN.
"Di TKN tidak masuk, kami sebetulnya kaget juga kok dia mempersiapkan hal-hal yang kaya begitu. Sama sekali tidak ada hubungannya (dengan Pilpres)," tegas Ace di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/3).
Ace menegaskan bahwa uang yang ditemukan di kediaman Bowo tidak terkait dengan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin. Pasalnya, selama ini Bowo Sidik yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI diketahui merupakan ketua pemenangan Golkar di daerah.
"Jadi saya heran kalau misalnya seorang Bowo mau melakukan cara cara itu," ujar dia.
Untuk diketahui, lembaga anti rasuah menduga penerimaan suap yang dilakukan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso terkait dengan Pemilu 2019. Uang suap tersebut diduga untuk 'serangan fajar' yang akan disebar di Jawa Tengah.
"Diduga mengumpulkan uang sudah barang tentu dipersiapkan untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 nanti," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Legislator fraksi Partai Golkar itu diketahui merupakan calon legislatif (caleg) daerah pemilihan Jawa Tengah II. Uang suap sebesar Rp 8 miliar itu berada di dalam 84 kardus yang rencananya akan dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop.
Belakangan beredar isu ‘cap jempol’ pada amplop berisi uang suap milik Bowo Sidik Pangarso dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, uang suap itu diduga disiapkan Bowo guna 'serangan fajar' pada pemilu 2019.
Hal tersebut pun dibantah oleh KPK bahwa tak terdapat sebuah cap bergambar jempol dalam amplop tersebut. Bowo diduga menyiapkan 400 ribu amplop berisi pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dengan total Rp 8 miliar untuk dibagikan kepada masyarakat saat hari pemilihan 17 April mendatang.
"Apakah ada cap jempol segala macam ini kami pastikan tidak," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Jumat (29/3).
Baca: Kiai Ma'ruf: OTT Romy Tidak Ada Hubungannya dengan Pilpres
Lebih lanjut, dia menyatakan dari hasil pemeriksaan, diketahui uang yang disita dari kantor PT Inersia, perusahaan milik Bowo, bukan untuk kepentingan pilpres 2019.
"Sama sekali tidak (untuk Pilpres 2019). Ini hasil pemeriksaan adalah untuk kepentingan dia mencalonkan diri kembali," tegasnya.
