Kupang, Gesuri.id - Caleg DPRD Provinsi NTT dari PDI Perjuangan, Emi Nomleni bersyukur atas terpenuhinya sejumlah target dalam Pemilu 2019 ini.
Pasalnya, apa yang menjadi target DPD semuanya tercapai. Lima kursi di DPRD kabupaten TTS dan 1 kursi di Propinsi NTT.
Baca: Robertus Tolak Keras Wisata Halal di Labuan Bajo
Selain itu, di dapil NTT II untuk pemilihan anggota DPR RI, Kabupaten TTS ikut menyumbang suara sehingga PDI Perjuangan berpeluang besar menyumbang dua kursi dari Dapil NTT II.
Menariknya, untuk Caleg DPRD Propinsi NTT, Emi Nomleni berhasil menyabet kursi kedua usai hasil menempatkan PDI Perjuangan di rengking kedua di bawah Golkar.
Atas keberhasilan itu, Emi mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Kabupaten TTS yang sudah mempercayakan suaranya kepada Caleg PDI Perjuangan.
Walaupun sempat lima tahun vakum di Kabupaten TTS, masyarakat tetap masih menaruh kepercayaan kepada PDI Perjuangan.
Oleh sebab itu, mewakili para Caleg PDI Perjuangan terpilih, Emi berjanji akan membalas kepercayaan tersebut dengan bekerja sebaik-baiknya.
Kerja keras dan konsisten dalam mengawal anggaran untuk program-program pro rakyat akan menjadi fokus utama anggota DPRD dari PDI Perjuangan.
" Kepercayaan yang diberikan akan kami jawab dengan bekerja sebaik mungkin sebagai seorang anggota DPRD. Kami (Anggota DPRD dari PDI Perjuangan) akan mengawal dan menyimbangkan roda pemerintahan," ujarnya.
"Anggaran untuk program-program pro rakyat guna menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat akan terus diperjuangkan," tambah Emi.
Selain mendapatkan lima kursi di Kabupaten, PDI Perjuangan juga berhak mendapatkan kursi pimpinan. Terkait penentuan siapa yang akan duduk di kursi pimpinan DPRD TTS, Emi mengatakan, dalam penentuannya akan ada mekanisme partai yang akan ditempuh.
Baca: Bukan Partai Musiman, PDI Perjuangan Layak Menangi Pileg
Ia memastikan dalam penentuan kursi pimpinan DPRD TTS akan diambil melalui rapat bersama pasca pelaksanaan pleno dan acara syukuran bersama.
"Soal kursi pimpinan nanti kita bahas melalui aturan partai. Prinsipnya, siapa pun yang dipercaya duduk di kursi pimpinan harus bekerja sesuai aturan main partai jika tidak, pasti ada sangsi tegas yang diberikan," ujarnya.
