Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memaparkan sejumlah gagasan dalam debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/12/2023).
Dalam debat tersebut para cawapres membahas terkait ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.
Dikutip dari tim cek fakta Kompas.com yang menelusuri beberapa pernyataan Mahfud dalam debat tersebut. Berikut hasil rangkuman cek fakta pernyataan Mahfud dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023):
Banyak korupsi di sektor pertumbuhan ekonomi
Mahfud MD mengeklaim, banyak kasus korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. Sepertti sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi.
"Kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," kata Mahfud.
Faktanya:
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2022 beberapa korupsi sektor ekonomi mencatatkan tingkat kerugian negara terbesar. Dari sekian banyak sektor, sektor perdagangan mencatatkan kerugian negara paling besar akibat korupsi, yaitu Rp 21 triliun.
Kemudian, diikuti sektor transportasi sebesar Rp 8,8 triliun; sektor sumber daya alam Rp 7 triliun; sektor agraria Rp 2,7 triliun; dan sektor utilitas Rp 982,7 miliar. Sementara itu sektor perbankan Rp 516,3 miliar; pertahanan dan keamanan Rp 453,1 miliar; sektor desa Rp 381,9 miliar; sektor pemerintahan Rp 238,9 miliar; sektor pendidikan Rp 130,4 miliar; serta investasi dan pasar modal Rp 123,9 miliar.
Pertumbuhan ekonomi
Mahfud MD menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak pernah mencapai 7 persen di era Reformasi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7 persen pada 1989-1991.
"Ada yang bertanya, mungkin tidak Anda menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7 persen di dalam satu tahun. Karena dalam sejarah Reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7 persen. Dulu hanya pernah dicapai pada tahun '89-'91 di era Orde Baru," kata Mahfud.
Faktanya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 1961-2018, secara umum Indonesia hanya mengalami dua kali mengalami kontraksi. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggi terjadi pada awal era Orde Baru tepatnya pada 1968 yakni mencapai 10,92 persen.
Di era Reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada 2007 yakni sebesar 6,35 persen. Berikut rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pemerintahan presiden:
Era B.J. Habibie (1999): Pertumbuhan ekonomi mencapai 0,79 persen Era Abdurrahman Wahid (2000-2001):Pertumbuhan ekonomi 3,6-4,9 persen per tahun. Era Megawati Soekarnoputri (2002-2004): Pertumbuhan ekonomi kisaran 4,5-5 persen per tahun. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2014): Pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 6 persen. Era Joko Widodo (2015-2022): Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8-5,3 persen.
Belum ada investor masuk ke IKN
Mahfud MD mengeklaim, belum ada satu pun investor yang menanamkan modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga saat ini.
"Mas Gibran, saya sangat tertarik dengan IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 30 persen dari APBN dan sisanya dari investor," kata Mahfud.
"Sejauh yang kita baca sampai sekarang, belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada, sebutkan, misalnya dua atau satu gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana," tuturnya. Bagaimana faktanya?
Faktanya:
Info tentang tidak adanya investor belum lama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Amerika Serikat pada 17 November 2023. Namun, yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing. Di kesempatan lain, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam konferensi pers secara daring, pada 20 November menjelaskan, sebenarnya sudah ada investor asing yang masuk ke IKN. Namun, status investor asing itu merupakan mitra dari perusahaan di dalam negeri.
Perusahaan tersebut seperti Hotel Nusantara dan Swiss Hotel (Accor Group Swiss), Nusantara Intercultural School dengan JIS, Training Center PSSI dan FIFA, PLN untuk PLTS 50 megawatt (MW) dengan Sembcorp Singapura, RS Mayapada dan Apollo hospital India, serta Pakuwon dengan Marriot International AS.
Cerita soal guru di Semarang terjerat pinjol
Mahfud MD menceritakan bahwa ada seorang guru di Semarang yang terjerat pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta.
"Itu perdata dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya Rp 500.000 kemudian utangnya menjadi Rp 240 juta. Kemudian ada yang sampai bunuh diri dalam hal pinjol ini," kata Mahfud.
Faktanya:
Cerita soal guru di Semarang yang terjerat pinjol sampai ratusan juta, mirip dengan kisah Afifah Muflihati, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang. Seperti diberitakan Kompas.com pada 4 Juni 2021, awalnya Afifah hanya meminjam uang Rp 3,7 juta melalui pinjol.
Kemudian, untuk membayar utang awal Afifah kembali meminjam uang ke aplikasi pinjol lainya. Hingga akhirnya, Afifah memiliki utang mencapai Rp 206.350.000. Sementara itu, Alert Portal Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 6.968 entitas keuangan ilegal sejak 2017 sampai 2023.
Dari jumlah tersebut ada 5.578 atau 80,05 persen dari entitas keuangan ilegal adalah pinjol. Selain itu, kasus bunuh diri akibat pinjol beberapa kali terjadi.
Berdasarkan catatan Center for Financial and Digital Literacy (CFDL) sedikitnya ada 25 orang meninggal bunuh diri akibat terjerat utang pinjol dalam lima tahun terakhir.
Kerugian negara akibat korupsi sejak 2014 capai Rp 233,7 triliun
Mahfud MD menyebutkan, kerugian negara akibat korupsi sejak 2014 mencapai Rp 233,7 triliun. Menurut Mahfud, data tersebut didapat dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW). "Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa Rp 233,7 triliun," kata Mahfud.
Faktanya:
Berdasarkan laporan ICW kerugian negara akibat kasus korupsi dari tahun ke tahun 2014 hingga 2022 yakni sebagai berikut:
Tahun 2014 kerugian negara mencapai Rp 5,29 triliun
Tahun 2015 kerugian negara mencapai Rp 3,1 triliun
Tahun 2016 kerugian negara mencapai Rp 1,47 triliun
Tahun 2017 kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun
Tahun 2018 kerugian negara mencapai Rp 9,2 triliun
Tahun 2019 kerugian negara mencapai Rp 12 triliun
Tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun
Tahun 2021 kerugian negara mencapai Rp 62,9 triliun
Tahun 2022 kerugian negara mencapai Rp 48,7 triliun
Jika ditotal kerugian negara akibat korupsi dari 2014 sampai 2022 yakni Rp 205,86 triliun.
Mahfud sebut Pulau Madura kaya dengan gas alam
Mahfud MD menyebutkan, Pulau Madura kaya dengan gas alam. "Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan," ujar Mahfud.
Faktanya: Jawa Timur memiliki potensi cadangan gas bumi sebanyak 3.282,7 billion standard cubic feet (BSCF). Sehingga, diperkirakan rata-rata produksi gas bumi sebesar 21.333.763 million metric standard cubic feet day (MMSCFD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Timur Muhammad Gunawan Saleh mengatakan, Jawa Timur saat ini merupakan lumbung energi nasional dan telah berkontribusi sebesar 35 persen dari produksi minyak nasional. Sementara gasnya berkontribusi sebanyak 10 persen dari produksi nasional.
Pembangunan IKN direncanakan puluhan tahun
Mahfud MD mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru dilaksanakan setelah puluhan tahun menjadi rencana. Hal ini dikatakan Mahfud ketika mempertanyakan rencana calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih menjadi wakil presiden.
"Pak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kita selevel Jakarta, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun?" kata Mahfud.
"Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Lalu kalau saudara (punya rencana) 40 (kota), luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan," tuturnya.
Faktanya:
Presiden Jokowi mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah digagas sejak lama. Dia menyatakan, gagasan itu sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno.
Kendati demikian, klaim rencana pembangunan Ibu Kota Negara ada sejak zaman Soekarno sempat dibantah oleh sejarawan JJ Rizal. Menurut Rizal, Soekarno memang pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Namun, menurut dia klaim Soekarno datang ke Palangkaraya untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota tidak tepat. Rizal menyatakan, saat itu Soekarno berkeinginan membagi beban Jakarta, namun pada akhirnya Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota.
Sejumlah data sejarah juga tidak ada yang memperlihatkan pernyataan Soekarno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Korupsi besar-besaran pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif
Mahfud MD mengatakan, berdasarkan data Transparency International korupsi di Indonesia terjadi korupsi besar-besaran. Bahkan, korupsi secara besar-besaran itu terjadi di Indonesia pada tiga ranah trias politica, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
"Berdasarkan hasil CG Transparency International, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran," kata Mahfud.
Faktanya:
Berdasarkan laporan Transparency International pada 31 Januari 2023, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 memang mengalami penurunan di angka 34. Skor itu menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 38.
Sekretaris Jenderal Transparency International (TII) Danang Widoyoko mengungkapkan, penurunan IPK Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.
Menurut dia, stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia.
Sementara itu data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2003, terdapat penindakan terhadap 344 anggota legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Kemudian di sektor eksekutif, ada 38 kepala lembaga dan menteri yang kena penindakan KPK dalam kasus korupsi.
Untuk tingkat yudikatif, KPK melakukan penindakan terhadap 31 hakim dan pejabat di lingkup kehakiman. (Sumber)
