Ambon, Gesuri.id - Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan dirinya harus keliling kota dan kabupaten di provinsi itu guna memastikan Pemilu Presiden maupun Legislatif pada 17 April 2019 berjalan lancar, aman dan damai.
"Sebagai Gubernur Maluku terpilih, saya mempunyai tanggung jawab untuk terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019 secara aman dan lancar. Tanggung jawab itu membuat saya melakukan 'roadshow' ke seluruh kabupaten/kota untuk mengecek sejauh mana persiapan-persiapan yang di lakukan," kata Murad saat pertemuan dengan Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun dan Forkopimda setempat di Langgur, Kamis (11/4).
Baca: Jokowi-Kiai Ma'ruf Harus Menang di Maluku
Sebelumnya, Murad juga bertemu dengan Wali Kota Tual Adam Rahayaan dan jajarannya serta Forkopimpda setempat untuk maksud dan tujuan yang sama.
"Seluruh bupati dan wali kota termasuk saya agar tetap bersinergi dengan Polri maupun TNI untuk bagaimana bisa mengawal Pileg dan Pilpres agar terlaksana dengan baik," tuturnya.
"Saya jadi Gubernur Maluku bukan jadi Gubernur orang Waihaong atau Gubernur orang Mamala atau lainnya, namun gubernur untuk seluruh masyarakat di 11 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi ini," katanya, menambahkan.
Dalam kunjungan ke Tual dan Maluku Tenggara, Murad Ismail juga mengatakan dirinya berkeinginan setiap bulan atau dua bulan sekali bisa mengadakan rapat dengan wali kota maupun bupati, untuk membahas apa saja yang telah dan akan dilakukan demi pembangunan Maluku yang lebih baik.
"Perlu ada evaluasi, revisi dan perencanaan ke depan agar perekonomian Maluku meningkat dan rakyatnya hidup sejahtera, baik di kota maupun pelosok negeri," ujarnya.
Ia menegaskan, tugas kepala daerah adalah mengentaskan kemiskinan dan meyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Seorang kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan SDA agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang maupun generasi akan datang.
Ia menyatakan dirinya akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi Maluku, dan berharap bupati dan wali kota bersinergi dengan gubernur demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku.
"Persoalan kita adalah kemiskinan maupun pengangguran. Maluku nomor tiga termiskin dan nomor satu untuk angka pengangguran tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia, dan menurut saya, pelayanan publik paling busuk, terutama kesehatan dan pendidikan," paparnya.
Baca: TKD Jokowi-Kiai Ma'ruf Maluku Optimistis Raih 75 % Suara
Murad juga menyinggung soal investor di Maluku, di mana investor yang masuk ke Maluku paling banyak di sektor penebangan pohon untuk diambil kayunya.
"Karena itu, begitu saya dilantik, saya akan melakukan moratorium, sehingga akan ditinjau dan diubah kembali sehingga daerah maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya investasi," katanya, menengaskan.
