Jakarta, Gesuri.id – Pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD siap lahir batin untuk adu gagasan tentang isu-isu antikorupsi.
Undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung direspons positif dan siap menghadiri acara “Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas” (Paku Integritas), di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Inisiatif lembaga antirasuah mengundang 3 pasangan Capres-Cawapres mendorong peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto untuk angkat suara.
Bambang menilai Paku Integritas akan memungkinkan masyarakat mengukur sejauh mana komitmen Capres-Cawapres memberantas korupsi dalam aktivitas sehari-hari. Bambang juga mempertanyakan gagasan para Paslon tentang peran Polri dan Kejaksaan sebagai lembaga pemberantasan korupsi, selain KPK.
“Saya berharap, tiga Paslon dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam membangun budaya antikorupsi di kalangan aparatur negara,” kata Bambang di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Ia mengatakan, korupsi kerap dipicu perilaku hedon para atasan lembaga penegak hukum. Perilaku ini, ujarnya, menyebabkan timbul keinginan untuk bertindak korup.
“Hal ini juga, termasuk bagaimana membangun sistem pengawasan yang kuat sehingga tidak semua tanggung jawab dikembalikan kepada Presiden,” kata Bambang.
Menurut Bambang, pada Debat Kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada 22 Desember 2023, Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD secara terbuka mengungkapkan, bahwa korupsi yang merajalela di Indonesia menyebabkan perekonomian negara tidak pernah tumbuh hingga 7%.
“Ternyata akar masalahnya, korupsi dan inefisiensi tumbuh di sektor pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, impor, dan investasi,” jelas Mahfud.
Disebutkan, berdasarkan laporan Transparency International (TI), korupsi terjadi di lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Bambang mengapresiasi gagasan pasangan Ganjar-Mahfud untuk memberangus segala bentuk korupsi dan birokrasi berbelit-belit, yang dicanangkan melalui Program Unggulan KTP Sakti berbasis digital. Data yang terintegrasi, KTP Sakti akan memastikan bahwa subsidi negara disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
