Jakarta, Gesuri.id - Pengamat Politik yang juga Kader Muda PDI Perjuangan, Jonathan Dwi Saputra Tumanggor, menegaskan Pancasila harus menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan mengambil kebijakan.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hafalan maupun slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penegasan tersebut disampaikan Jonathan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan Anggota DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selasa (10/11/2026).
"Pancasila bukan hanya untuk mengatur bagaimana rakyat berperilaku, tetapi juga menjadi batas agar kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Jangan hanya masyarakat yang dituntut mengamalkan Pancasila, pemerintah juga harus menjalankan nilai-nilai tersebut," tegasnya.
Dalam pemaparannya, Jonathan menyoroti masih adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan realitas kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut antara lain terlihat dari ketimpangan sosial, diskriminasi, kebebasan beragama hingga kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Ia mencontohkan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah. Prinsip keadilan sosial, kata Jonathan, perlu diwujudkan melalui kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga di wilayah Papua.
Selain keadilan sosial, Jonathan juga mengingatkan pentingnya memahami makna persatuan dalam bingkai Pancasila. Menurutnya, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai keharusan bagi masyarakat untuk selalu sepakat dengan pemerintah.
Sebaliknya, kritik, perbedaan pendapat, serta keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah apabila kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia menilai masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pengawasan publik, penyampaian aspirasi hingga keberanian mengoreksi kebijakan penguasa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jonathan menekankan bahwa implementasi Pancasila harus berjalan dua arah. Masyarakat memang dituntut mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kepentingan rakyat.
Menutup pemaparannya, Jonathan menegaskan kecintaan terhadap Indonesia tidak harus diwujudkan dengan selalu membenarkan setiap kebijakan pemerintah.
“Justru, keberanian menyampaikan kritik, mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan negara,” pungkas Jonathan Tumanggo.
