Jakarta, Gesuri.id – Wartawan senior sekaligus politisi PDI Perjuangan, Panda Nababan, mengungkap pengalaman kelamnya pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dalam kesaksiannya, Panda menyebut dirinya bersama almarhum Taufiq Kiemas pernah dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ditahan tanpa bukti hanya karena aktif dalam organisasi mahasiswa.
Hal itu disampaikan Panda dalam Diskusi Pro Kontra Gelar Pahlawan Soeharto yang digelar di Kantor Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Jakarta, Ahad (9/11/2025).
“Saya dan Taufiq Kiemas termasuk orang yang di-PKI-kan. Saya dulu aktivis mahasiswa di kampus Universitas Bung Karno dan almarhum Taufiq Kiemas aktivis GMNI dari Universitas Sriwijaya. Kami ditahan tanpa bukti, hanya karena aktif berorganisasi dan dianggap Sukarnois. Soeharto memelihara isu PKI untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Ini bukan cerita, tapi fakta yang saya alami,” ujar Panda Nababan.
Sebagai wartawan pada masa itu, Panda juga merasakan langsung tekanan dan sensor ketat terhadap media. Banyak topik yang dilarang diberitakan, terutama yang berkaitan dengan militer atau keluarga Cendana.
“Kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tidak bisa menulis soal hal-hal yang dianggap sensitif, apalagi menyangkut anak-anak Cendana,” kenangnya.
Panda menuturkan bahwa ia pernah berkunjung ke Pulau Buru, tempat pembuangan tahanan politik yang dituduh terlibat PKI. Di sana, ia bertemu langsung dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan menyaksikan kondisi yang ia sebut sebagai “simbol kekejaman rezim”.
“Pulau Buru adalah noda hitam yang sukar dihapus dari sejarah bangsa,” ucapnya.
Selain itu, Panda juga mengingat kekerasan yang menimpa warga Nahdlatul Ulama (NU) di Losarang, Indramayu, menjelang Pemilu 1971. Ia menyebut bahwa pesantren dan basis-basis massa NU menjadi sasaran penyerangan.
“Saya melihat sendiri basis-basis NU dihancurkan, pesantren dirusak, dan Al-Qur’an berserakan. Itu bukan fitnah, tapi pengalaman nyata,” tegasnya.
Panda turut menyinggung kebijakan Penelitian Khusus (Litsus) yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk menyeleksi dan mengawasi latar belakang politik warga, termasuk pegawai negeri. Eks tapol (tahanan politik) diberi KTP dengan kode ET seumur hidup yang membatasi hak sosial dan politik mereka.
“Itu cara halus menyingkirkan mereka dari kehidupan sosial dan politik,” ujarnya.
Ia menilai kekuasaan Soeharto bersifat sangat personal dan tertutup terhadap kritik. Tokoh-tokoh nasional yang dianggap tidak sejalan, seperti Jenderal Hoegeng, A.H. Nasution, Jenderal Soemitro, hingga Benny Moerdani, disingkirkan dari lingkar kekuasaan.
“Soeharto tidak mau satu atap dengan orang yang dianggap musuhnya. Itu menunjukkan betapa personal dan otoriternya kekuasaan pada masa itu,” kata Panda.
Panda juga mengutip pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyindir karakter kekuasaan Soeharto.
“Sultan bilang, ‘Saya pikir saya yang feodal, ternyata dia lebih feodal. Saya pikir saya lebih kaya, ternyata dia lebih kaya.’ Bahkan Sultan sendiri yang memerintahkan Serangan Umum 1 Maret, bukan Soeharto seperti yang diklaim kemudian,” tutur Panda.
Menutup kesaksiannya, Panda menyerahkan kepada publik untuk menilai apakah Soeharto pantas diberi gelar pahlawan atau tidak.
“Apakah dia pantas jadi pahlawan? Saya pikir masyarakat Indonesia sudah cukup kritis dan tahu siapa yang sebenarnya berjuang untuk rakyat,” pungkasnya.
