Lamongan, Gesuri.id - Siang itu, di sebuah kafe di kawasan suburb kota Lamongan, puluhan pemuda dari Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (Fornasmala) berkumpul dalam forum diskusi bertema "Sarasehan Sejarah dan Lingkungan"
Diskursus ini diinisasi oleh Perkumpulan Studi dan Advokasi untuk Pembaruan Sosial (PSAPS) bersama Rumah Sejarah, membahas tentang Menyibak Nadi Peradaban Sungai: Sarasehan Akbar Prasejarah & Jejak Prasasti Canggu 1358 M di Kawasan Bengawan Jero. Hadir juga dalam sarasehan tersebut, elemen masyarakat lain seperti pengurus karangtaruna kabupaten, juga perwakilan komunitas Bengawan Jero dan Bonorowo.
Nama Bengawan Jero mungkin tidak setenar Bengawan Solo, Istilah "Bengawan Jero" ini merujuk pada kawasan yang lebih kompleks yaitu "Bonorowo" yaitu kawasan dataran rendah berrawa-rawa yang terhubung dengan sungai di kawasan Bengawan Jero hingga bermuara ke kali mireng di sekitar leran Manyar. Kawasan Bonorowo ini semua berjumlah sekitar 12 Kecamatan di Lamongan, dari Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Pucuk, Sukodadi, Karanggeneng Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Deket, dan Glagah.
Dalam peta pengembangan kawasan aglomerasi bernama Gerbang Kertasusila, posisi Bonorowo memiliki peran serta posisi yang vital sebagai faktor utama penunjang kehidupan warga Lamongan dan sekitarnya.
Wakil Ketua Bidang Perekonomian & Pendidikan PDI Perjuangan Kab. Lamongan, Supriyo mengatakan secara topografi, Bengawan Jero berada di ketinggian 0,5 - 1,5 mdpl, hal ini yang menyebabkan dataran di Bengawan Jero, kerap di genangi air yang cukup lama sebab air sulit mengalir keluar secara alami ke laut (gravitasi)
Ya, Genangan Air (istilah yg kerap dipakai untuk menggantikan Banjir) di Bengawan Jero, makin di perparah oleh perencanaan pembangunan di kawasan hilir yang tidak mengedepankan aspek lingkungan. "Jika hilir bengawan jero di bangun maka aliran air yang mengalir ke lain akan terganggu " ujar Supriyo
Nadi Peradaban
Solusi tata kelola sungai bengawan jero, ujar Supriyo, dapat di lakukan lewat pendekatan sejarah. Pada Prasasti Canggu, beberapa toponimi yang masih ada hingga kini antara lain :" Katapang (Desa Tetapangtelu), Balawi (Blawi-Karangbinangun), Sambo. Kamudi (Duduk-Gresik). Artinya, pada masa itu sungai sudah terintegrasi dalam sistem administratif kerajaan, termasuk di dalamnya kebijakan tata kelola sungai yang menjadi nadi perekonomian masyarakat
Dulu leluhur kita sangat menghormati air yang di dalamnya meliputi sungai dan bendungan, dalam beberapa prasasti menyebutkan para raja dengan tegas melindungi infrastruktur dan kelestarian air.
Pada Prasasti Kamalagyan bertarikh 1037 Masehi, Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di kisahkan membangun mega-proyek pembangunan Bendungan Waringin Sapta untuk menahan luapan Sungai Brantas yang sering membanjiri desa-desa. Fungsi sungai sebagai pengendalian banjir, menjadi fokus kebijakan Airlangga dan menempatkan Sungai sebagai skala prioritas.
Terbukti sanksi tegas di berlakukan bagi siapapun yang merusak tanggul. Apa hukumannya? jangan bayangkan hukumannya seperti di pasal 200 KUHP yang hanya mendapat hukuman 12 tahun penjara. Sebab dalam kajian epigrafi, para pelaku perusakan tanggul sungai akan di kenakan kutukan / sapata berupa :
"Begitulah (nasib) orang-orang jahat, yang mengganggu/merusak tanah sima dan bendungan Jika dia masuk ke hutan biarlah ia dimakan harimau, atau dipatuk ular berbisa. Jika dia pergi ke sungai biarlah ia disambar (dimakan) buaya" ujar Supriyo meniru kalimat kutukan pada prasasti Kamalagyan
Mekanisme kutukan ini seolah menjadi bukti kearifan lokal, bangunan tanggul dengan panjang ratusan kilometer tak perlu di jaga tentara atau bahkan CCTV, cukup di sabdakan raja berupa sapata, maka siapapun yg merusak akan mendapatkan petaka
Tantangan Kini
Kembali ke konteks Bengawan Jero, berdasarkan riset olah data spasial, di temukan fakta bahwa jumlah sungai kecil lamongan secara Potamologi (studi tentang aliran air permukaan) membentang sejauh 520 kilometer.
"Elevasi di Bengawan Jero sangat rendah, sedangkan saluran pembuang (seperti Kali Blawi) sudah memiliki beban yang sangat berat" ujarnya
Saluran pembuangan pertama itu mulai jalur kali Dinoyo, Kalimalang, Wangen, dan berakhir di kali Mireng.
Jalur sungai pembuang itu ada 2 jalur BMCM (kali Blawi, Kali Malang, kali Corong, dan kali Mireng). Jalur DKWM (kali Dinoyo, Kali Keputran, Kali Wangen, kali Manyar)
Jika proyek PSN di hilir bengawan Jero di lanjutkan di Gresik, maka proyek itu wajib menahan air hujannya sendiri (misalnya kolam retensi atau sumur resapan) agar tidak langsung tumpah ke saluran pembuangan utama yang sudah terbebani.
"Proyek PSN yang berada di kawasan hilir/muara Bengawan Jero sepertinya tidak mempertimbangkan kawasan Bengawan Jero Lamongan sebagai bagian dari kajian dampak lingkungan mereka." ujar Priyo
Prospek Masa Depan
Melihat fakta di atas, Supriyo menganalogikan kondisi bengawan jero bak sebuah mangkok, sebab elevasi di dataran bengawan jero sangat rendah (0–3 MDPL). Untuk itu, ia mengingatkan pembangunan di kawasan hilir bengawan jero yang berpotensi menahan laju air dari lamongan menuju hilir harus di evaluasi. Dalam diskusi ini, Supriyo mengingatkan perlunya manajemen air yang terintegrasi agar genangan (banjir) di Lamongan dapat diatasi.
Apa yang di sampaikan Supriyo merujuk pada prinsip Zero Delta Q (sering disebut juga Zero Delta Run-off). Pria yang pernah mengenyam pendidikan Teknik ini mengatakan dalam perencanaan hilir Bengawan Jero, di butuhkan kebijakan teknis yang mengharuskan setiap pembangunan atau perubahan tata guna lahan di hilir, tidak boleh menyebabkan kenaikan debit air yang dialirkan ke sistem drainase atau sungai
Secara sederhana, jika sebelum ada pembangunan (misal: lahan masih berupa tambak atau sawah di hilir bengawan) debit air yang mengalir ke sungai adalah "X", maka setelah dibangun perumahan atau industri, debit yang dibuang ke sungai harus tetap "X", bukan menjadi "X + tambahan air limpasan".
Di akhir diskusi, pria yang kerap di sapa Yok ini mendorong kebijakan kolaboratif antara dua kabupaten yakni Lamongan dan Gresik. Kebijakan sinergi strategis ini bertujuan untuk mengatasi masalah bengawan Jero.
"Saya bukan antipati terhadap pembangunan, namun jika perencanaan tidak mengedepankan aspek lingkungan, tentu akan membawa bencana di kemudian hari" tandasnya
Bengawan Jero merupakan jantung perekonomian lamongan, bahkan menjadi lumbung pangan Nasional. Jika tata kelola air di lakukan dengan benar, maka Lamongan kelak menjadi kabupaten yang di berdaulat dan di segani, seperti halnya saat Majapahit memberikan status Sima kepada Lamongan karena telah berjasa dalam mendongkrak ekonomi, sosial dan stabilitas politik kerajaan Majapahit.
