Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
“DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” ujar Puan.
Puan menekankan bahwa masa persidangan kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN 2025. Ia mengingatkan agar seluruh anggota dewan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil (outcome). Ia mengingatkan agar keberhasilan pelaksanaan APBN tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil, sehingga tidak berhenti pada serapan dan laporan keuangan, tetapi benar-benar tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat secara inklusif,” tegas Puan.
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas strategis yang masih membayangi. Menurutnya, tantangan ini menuntut koordinasi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang solid,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan APBN 2026 harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN 2025 yang kokoh, dengan tetap menjaga stabilitas dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
“APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga wujud tanggung jawab negara untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” tutup Puan.
