Jakarta, Gesuri.id - Dunia dikejutkan dengan serangan bertubi-tubi koalisi Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Suatu mimpi buruk yang telah diantisipasi bertahun-tahun lamanya setelah ketegangan antar-proksi dan adu hegemoni yang begitu panjang di antara dua peradaban yang begitu kontras.
Selama berminggu-minggu pasca serangan tersebut terjadi, seluruh dunia diajak untuk menahan napas panjang soal ancaman kenaikan harga minyak dan krisis ekonomi menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Di antara semua itu, military industrial complex yang dirancang menguntungkan kekuatan negara adikuasa tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang paling diuntungkan. Hantu kolonialisme dan imperialisme yang selama ini dianggap bergentayangan, menemukan tubuh untuk dirasuki.
Prediksi eskalasi konflik yang dianggap akan segera menobatkan Amerika Serikat sebagai pemenang inti, ternyata terbukti meleset. Gugurnya pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak lantas menuntaskan semangat juang Iran. Perang berlarut-larut merugikan semua pihak.
Publik AS berduyun-duyun turun ke jalan dalam protes “No Kings” yang ditujukan pada “Raja” Trump di tengah desakan politik pemilu sela yang riskan bagi citra politik dalam negeri Trump dan partainya. Amerika Serikat akhirnya mengumumkan gencatan senjata, selang beberapa saat setelah Trump mengancam akan membombardir infrastruktur inti dan menghabisi peradaban Iran.
“Gencatan senjata” ini tentu saja sangat rentan. Beberapa waktu yang lalu, tiga prajurit perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkebangsaan Indonesia gugur pasca serangan Israel di dekat Adchit Al Qusyar, Lebanon, yang diklaim berdekatan dengan posisi persembunyian pasukan Hizbullah. Indonesia berduka dan bersikap keras dalam forum PBB, mengecam serangan Israel. Namun, kita akan terus menerus dipaksa membayar harga yang terlalu mahal apabila percaya secara naif bahwa potensi tragedi ini tidak akan terjadi secara berulang. Waktu terus berjalan, Indonesia dituntut untuk mengambil sikap. Bukan sekadar sikap reaktif, tetapi sesuatu yang lebih sistemik dan mengakar.
Setia Pada Konstitusi
Konsekuensi dari memutuskan menjadi negara konstitusional adalah keharusan yang teramat panjang untuk mematuhi amanat-amanat yang termaktub di dalam konsensus yang sudah disepakati.
Jika petikan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menginstruksikan pemerintah untuk “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, maka itulah perintahnya. Tidak kurang. Konstitusi kita tidak mengenal sikap abu-abu. Perintahnya progresif dan tegas: mewujudkan perdamaian abadi, bukan berhenti pada gencatan senjata yang rentan.
Pertanyaan realisnya: apakah keputusan bertahan sebagai anggota Board of Peace yang dipimpin secara non-demokratis oleh Presiden Donald Trump—orang yang sama yang mengancam meluluhlantakkan Iran—adalah bentuk upaya menciptakan perdamaian abadi? Jika tidak, apakah alternatif lain yang memungkinkan kita tetap bertahan pada semangat konstitusional tanpa menjadi pragmatis di tengah dunia yang kian multipolar? Jawabannya tersedia di kaca benggala sejarah.
Sejarah Bangsa yang Mengubah Dunia
Indonesia pernah berdiri di barisan depan sejarah global soal syarat perdamaian abadi. Pasca Perang Dunia II, Presiden Sukarno mengumpulkan ratusan pemimpin dunia di Bandung dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
David van Reybrouck, peneliti asal Belgia dalam bukunya Revolusi, menggambarkan bagaimana KAA adalah satu-satunya KTT saat itu yang tidak membahas batas wilayah atau perebutan sumber daya, melainkan soal rancang bangun ide. Di sinilah ide dipanggungkan sebagai jembatan diplomasi.
Tentu ide tidak menjamin perdamaian abadi. Tapi keunikan KAA terletak pada keberanian mengambil sikap. Sikap yang tepat membuat kita tidak didikte, tidak terseret, dan tidak dikorbankan. Komunike Dasasila Bandung membuktikan bahwa relasi antar-negara yang setara secara sosial-ekonomi lebih mungkin mencegah konflik dibandingkan relasi yang saling merendahkan.
Melanjutkan Seruan Perdamaian Abadi
Mungkinkah perdamaian abadi tercipta di planet yang penuh eksploitasi? Hari ini, umat manusia mencapai terobosan luar biasa: kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga ekspedisi ruang angkasa Artemis II. Semua kemajuan ini semestinya membuat kita mempertimbangkan untuk merealokasi energi pada hal-hal yang betul-betul penting: rumus perdamaian abadi.
Alih-alih menipiskan anggaran untuk program konsumtif seperti makan gratis, ada baiknya negara mencurahkan energi pada tantangan peradaban saat ini:
- Bagaimana kedaulatan data menghadapi AI?
- Bagaimana perkembangan politik antariksa kita?
- Seberapa besar keberpihakan negara terhadap riset yang melindungi alam dari ekonomi ekstraktif?
Sebagai negara terbesar ke-4 di dunia, kita perlu belajar dari keberanian Spanyol atau pidato PM Kanada Mark Carney di Davos 2026 yang mengajak negara middle-power untuk berani berprinsip menghadapi negara besar yang predatoris. Sebagaimana Paus Leo XIV menyatakan: "Tuhan tidak mendengar doa orang-orang yang berperang."
Kesimpulan
Jika ketahanan ekonomi kita kuat, jika kedaulatan strategis kita melahirkan keberanian menyerukan sikap progresif, maka tidak perlu lagi anak bangsa Indonesia gugur untuk pertempuran orang lain.
Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Jika Indonesia ingin merebut kembali pengaruhnya di bawah bayang-bayang ancaman nuklir, maka tiada saat yang lebih tepat daripada hari ini. Kita harus konsisten pada akar konstitusi dalam merancang "taman sari dunia".
Gencatan senjata saja tidak cukup, Indonesia menuntut Perdamaian Abadi!
