Ikuti Kami

PDI Perjuangan Motor Utama Pengesahan UU Sisnas IPTEK

UU Sisnas IPTEK ini dimotori sejumlah kader PDI Perjuangan di DPR yang satu tarikan nafas perjuangan dengan harapan Ketum PDI Perjuangan

PDI Perjuangan Motor Utama Pengesahan UU Sisnas IPTEK
Ketua Pansus RUU Sisnas IPTEK yang juga Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto usai melaporkan berkas hasil RUU Sisnas IPTEK yang disahkan menjadi UU Sisnas IPTEK kepada Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di dampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai membacakan di Sidang Paripurna.Foto: Azka/rni

TAK bisa dipungkiri, disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna Selasa (16/7/2019) dimotori sejumlah kader PDI Perjuangan di DPR yang satu tarikan nafas perjuangan dengan harapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri: menguatkan riset nasional.

Tanpa mengurangi hormat kepada anggota Pansus dari fraksi lain selain PDI Perjuangan. Mereka, para anggota fraksi lain bersama pemerintah tentu juga turut berkontribusi dalam proses penggodokan RUU Sisnas IPTEK hingga disahkan menjadi Undang-Undang. Namun tetap lokomotif utamanya ada di Fraksi PDI Perjuangan.

Bahkan saat Utut Adianto dilantik menjadi Wakil Ketua DPR pada Maret 2018, ia mengatakan, salah satu Rancangan Undang-Undang yang harus segera disahkan secepatnya sesuai perintah partai adalah RUU Sisnas IPTEK.

Mengutip kembali wawancara Gesuri dengan Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek yang juga Politisi PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto April 2018 yang lalu, ia mengatakan spirit RUU ini tak lepas dari arahan Ibu Megawati yang selalu dalam berbagai forum kerap menyinggung masalah riset. 

Megawati Soekarnoputri dengan pengalamannya menjadi Presiden RI kelima tentu mafhum sejumlah persoalan di bangsa ini salah satunya masalah akurasi data dan lemahnya penelitian untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku jabatan. Untuk itu, khusus di dunia birokrasi, utamanya di sejumlah kementerian atau lembaga negara yang memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (K/L), dalam UU Sisnas IPTEK akan diatur bagaimana ke depannya terpusat dalam satu induk.

Wacana tersebut mengemuak setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan evaluasi terhadap BPP di K/L yang tidak produktif. Lembaga-lembaga kelitbangan tersebut selamaini dianggap lebih banyak menghabiskan APBN, sementara produktivitasnya sangat minim.

Dukungan peninjauan kembali lembaga riset yang tidak produktif juga datang dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Ia menyarankan ada aturan baru terkait lembaga riset di Indonesia, agar lembaga riset benar-benar menjadi leading sector pembangunan Indonesia.

Revisi UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian kemudian dilakukan yang selanjutnya akan menjadi RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). 

Dalam RUU tersebut, lembaga-lembaga kelitbangan digabung dalam satu wadah yang dinamakan Badan Riset Nasional (BRN). Namun, beberapa pihak menganggap RUU tersebut terlalu mengatur semua persoalan penelitian mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, tuntutan inovasi dan kemajuan riset, hingga peneliti asing. 

Bahkan dalam penerimaan Doktor Honoris Causanya di IPDN, Riset Nasional menjadi tema utama Pidato beliau, dan saat sejumlah Profesor LIPI berkunjung ke Kantor DPP PDI Perjuangan tahun 2018 juga membahas masalah riset.

"Sebagai kader dan petugas partai, kami memang mendapat arahan dari DPP PDI Perjuangan, khususnya dari ibu Ketum Megawati Soekarnoputri," ungkap Daryatmo. 

Yang mana, lanjut dia, jika dirunut dari awal, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), kemudian ada Dewan Perancang Nasional (Depernas) di jaman Bung Karno. Itu penamaan riset sebagai penelitian yang mana sebuah badan level nasional, dan itu bertujuan untuk bahan dasar merumuskan kebijakan nasional.

Semoga dengan perjalanan panjang RUU Sisnas Iptek sejak digodok dalam Pansus hingga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Persidangan V tahun 2018-2019 bisa mengakselerasi pembangunan nasional yang tepat sasaran dan berkeadilan sosial karena kebijakannya berbasiskan riset. 
 
Dalam laporannya, Daryatmo menjelaskan, terdapat kelemahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang perlu digantikan oleh UU Sisnas Iptek ini. 

Selain belum mengaturnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor dalam tingkat rumusan kebijakan dan perencanaan program anggaran, UU sebelumnya juga belum mengatur secara jelas aspek pembinaan terhadap jaringan SDM IPTEK.

“Selanjutnya, perlu ada harmonisasi dengan perkembangan peraturan pemerintah dengan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan sistem keuangan negara dan sisten perencanaan pembangunan nasional. Serta, belum mengatur hal khusus dan strategis seiring perkembangan zaman sehingga belumbelum mampu memberikan kontribusi secara optimal,” tambah legislator PDI-Perjuangan itu.

Daryatmo memastikan, nantinya RUU ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ia melanjutkan, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi esensi utama RUU Sisnas IPTEK yang baru disahkan ini. Salah satunya mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan melaksanakan integrasi penelitan antar semua kementerian dan lembaga.

“Pokok selanjutnya adalah yang berkaitan dengan SDM terkait dana, jaminan, perlindungan, dan sanksi. Hal ini akan mengukuhkan bagian ketiga, yaitu hasil penelitian yang menjadi landasan kebijakan nasional atau dikenal dengan evidence-based policy,” imbuh wakil rakyat Dapil Jawa Tengah II ini bersama sejumlah Anggota Pansus RUU Sisnas Iptek, ketika ditemui wartawan usai Rapat Paripurna.

Sebelumnya, beberapa hari sebelum disahkannya RUU Sisnas Iptek, Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri di sela-sela kunjungannya ke Experimental Station of China Agricultural University (CAU) di Beijing, China beberapa hari lalu ia menyinggung polemik pembentukan Badan Riset yang belakangan ini menuai pro-kontra.

Megawati teringat molornya wacana pembentukan badan itu akibat perbedaan pendapat di dalamnya.

Saat kunjungan itu, Megawati pun teringat bahwa pembentukan suatu badan seperti CAU saat ini kejelasaannya masih terkatung-katung dalam pembahasan undang-undang. CAU sendiri merupakan tempat penelitian yang berfokus pada teknologi pertanian dan pengembang sumber daya manusia.

Pentingnya riset yang selalu ditekankan Megawati bukan tanpa alasan. Pasalnya, seperti halnya negara maju, Megawati menuturkan, keberadaan Badan Riset yang otonom juga akan mendorong kedaulatan pangan nasional.

Dus, tulisan ini ingin menunjukkan kontribusi kongkrit PDI Perjuangan bagi masa depan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Selama ini, sering kita mendengar anggapan: "peneliti atau ilmuwan di Indonesia kurang dihargai di negerinya sendiri. Tak sedikit para ilmuwan kita justru dihargai oleh bangsa lain. Salah satunya Presiden RI ketiga, Prof. BJ. Habibie.

Karena itu, politik bagi PDI Perjuangan tak melulu soal perebutan kekuasaan. Tapi dengan perjuangan di Parlemen, kontribusi partai berlambang banteng moncong putih tersebut bagi kemaslahatan dan kemajuan masa depan riset kita begitu terasa dengan usulan dibentuknya Pansus RUU Sisnas Iptek dan dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto.

Sejumlah pasal yang berkaitan dengan kedaulatan, kemandirian dan cita-cita Trisakti Pancasila dikawal secara militan oleh sejumlah kader banteng di Tim Pansus RUU tersebut hingga diketuk palu menjadi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Quote