Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto menggelar rangkaian kegiatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dengan aksi tebar benih ikan, penanaman tanaman pengganti beras, serta penjaringan kader baru, Sabtu, 8 Februari 2026.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto, Ida Bagus Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut amanah Kongres VI dan Rakernas I PDI Perjuangan.
Ia menyebut seluruh agenda dilaksanakan sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk merawat negeri dan memperkuat keberpihakan kepada rakyat.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
“Berawal dari Bumi Mojopahit Kita Merawat Negeri menjadi semangat kami. Kami menebar bibit ikan di Kolam Segaran Trowulan dan menanam bibit tanaman pengganti beras seperti sukun, alpukat, dan buah lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bagian dari komitmen partai untuk hadir di tengah masyarakat. Selain aksi lingkungan, DPC juga melakukan advokasi dan pendampingan warga sesuai arahan Ketua Umum agar kader tidak terlena di zona nyaman.
"Kita harus hadir di masyarakat dan menyapa mereka. Kita harus mendengarkan jeritan rakyat di bawah,” tegasnya.
Selain itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan penjaringan calon Ketua PAC secara serentak di seluruh wilayah kabupaten pada 8 Februari 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan.
Tidak kalah penting, DPC juga membuka pendaftaran penjaringan bagi generasi milenial dan Gen Z untuk bergabung. Menurut Ida Bagus Nugroho, respons generasi muda cukup besar, terutama melalui platform media sosial seperti TikTok.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Alhamdulillah, responsnya sangat luar biasa di TikTok. Ini menunjukkan anak muda ingin terlibat dan ikut merawat negeri bersama PDI Perjuangan,” katanya
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto akan tetap setia berada di garis rakyat. Karena itu, pihaknya menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan bukan secara langsung oleh rakyat.
“Ketika ada wacana Pilkada akan dipilih DPRD, kami menolak. Kewenangan harus tetap di tangan masyarakat. Biarlah rakyat yang menentukan dan memilih pemimpinnya,” pungkasnya.
